PatroliNews.Id, Maluku – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku dr. Meikyal Pontoh, M.Kes., memimpin Rapat koordinasi Penghapusan Kemiskinan di Provinsi Maluku, yang bertempat di lantai 6 Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa, (07/03/2023) siang.
Peserta yang hadir dalam rapat tersebut adalah Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Dyah Tri Kumolosari, Manager Advokasi Data Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Irwan Suryanto, Ketua Sekretariat Satgas Data P3KE Nur Budi Handayani, Pimpinan Opd terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku juga secara virtual yakni Menko, Kemendagri, Kemenkeu, dan unsur terkait lainnya.
Rapat tersebut bertujuan untuk dapat merumuskan program dalam menekan dan menghapus angka kemiskinan, sehingga dapat berjalan tepat sasaran.
Pontoh mengatakan, Hal penting, yang disampaikan bahwa, Maluku hingga tahun 2022 ini, masih tercatat penduduk miskin ekstrim sebesar 3,62 %, dan diharapkan target di tahun 2024 harus 0% sesuai dgn arahan Pak Presiden, sehingga ini membutuhkan kerja keras tetapi pada prinsipnya, kerja keras itu harus dilakukan secara terintegrasi , perlu konsolidasi, kemudian tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi sehingga target 2024 ini dapat tercapai, jelasnya.
” Sebenarnya, untuk intervensi itu lewat 3 pendekatan, yakni ; Yang pertama, mengurangi beban kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Yang kedua, melakukan pemberdayaan, dalam rangka melakukan produktifitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan, dan yang ketiga, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan, ” ungkap Pontoh.
Pontoh mengakui, strategi penyelesaian fakir miskin ekstrim di maluku, sudah dilakukan contohnya misalnya, bantuan kartu Maluku cerdas dan beasiswa miskin, kemudian Kartu Maluku Sehat, Potong Pele Stunting, kemudian rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial, pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, kemudian ada pengembangan lokal maupun penyediaan air bersih, disamping itu juga ditahun 2021 dilakukan bantuan alokasi sebesar Rp. 6.870.400.000., untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin ekstrim sebanyak 17.191 kepala keluarga di 5 (lima) kabupaten prioritas kemiskinan ekstrim, dan di tahun 2022, yang dilakukan adalah dari 3 strategi itu, seperti yang sudah di sebutkan, dan nantinya di tahun 2023, masih dengan strategi yang sama, katanya.
Adapun 3 (tiga) strategi pendekatan penghapusan kemiskinan ekstrim yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, Dyah Tri Kumolosari, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kemenko PMK menyampaikan ucapan terima kasih, atas komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dimana melalui rakor ini telah disepakati intervensi 3 strategi yang sesuai dengan arahan presiden untuk target penduduk miskin ekstrim di tahun 2024 harus 0%, ucapnya.
Sementara itu, Irwan Suryanto Manager Alokasi Data, Sek TNP2K mengatakan adanya komitmen bukan hanya di level Provinsi tetapi juga di level Kabupaten/Kota, karena berdasarkan data dari tahun 2021-2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota turun 80%, tutupnya.
