PatroliNews.Id, Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan Rapat Koordinasi Satu Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melaksanakan Program Gubernur, dalam pengentasan Kemiskinan di Satu Desa Binaan. Rapat tersebut diselenggarakan, untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (16/5/23).
Rapat tersebut dibuka oleh Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, dan dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, serta dihadiri oleh para pimpinan OPD terkait dan unsur-unsur terkait lainnya dalam lingkup Provinsi Maluku.
Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, menyampaikan bahwa program “One OF Village” akan menjadi langkah percepatan, dalam menurunkan tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku. Program ini telah disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang telah disepakati bersama, imbuhnya.
” Dalam masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tahun keempat ini, terjadi percepatan yang positif dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan Pemerintahan yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang berbasis pada rencana aksi terukur. Pencapaian ekonomi Maluku pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,12%, meskipun mengalami kontraksi akibat kondisi Covid dan bencana beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan angka perbaikan yang signifikan,” tuturnya.
Dikatakan Basalamah, untuk mencapai target penurunan Kemiskinan, program pembangunan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi OPD, dan menargetkan indikator pembangunan Desa yang masih bermasalah. Fokus akan diberikan pada 14 Desa tertinggal, dengan melakukan pemetaan dan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perlu dibentuk klinik konsultasi program “One Piece” sebagai tempat diskusi dan konsultasi mengenai permasalahan Kemiskinan, ungkapnya.
” OPD perlu menyiapkan profil atau company profile sebagai langkah awal dalam pemetaan potensi dan permasalahan di Desa, yang selaras dengan Indeks Desa Membangun. Program ini harus dilakukan secara multisektor dan terintegrasi dengan aksesibilitas yang disediakan oleh pasar produksi, dan intervensi yang berkaitan dengan Kemiskinan, serta berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hasil pemetaan indikator akan menjadi dasar untuk melakukan koordinasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, “ujar Ketua TGPP.
Basalamah berharap, penurunan kemiskinan di Maluku berhasil lewat program “One OF Village” dan langkah-langkah bersama. Ia mengapresiasi dukungan Baznas dalam pembangunan rumah dan dana untuk masyarakat miskin. Penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Sosial. Program Public Private Partnership melibatkan sektor publik, BUMN, perbankan, dan swasta untuk atasi kemiskinan. Instruksi untuk kesejahteraan masyarakat datang dari Presiden dan Gubernur, tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Syarif Hidayat menyampaikan bahwa, DPMD telah meluncurkan program “Satu OPD Satu Desa Binaan” berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 90 tahun 2003. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Maluku, jelasnya.
” Sebanyak 45 OPD ditugaskan sebagai pembina, dan pendamping di 45 Desa. Program ini awalnya difokuskan pada tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Aru, Kabupaten Seram Timur, dan Kabupaten MBD, serta terdapat 14 desa dan 14 OPD yang sudah memiliki anggaran sendiri untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam menangani kemiskinan,” bebernya.
Dikatakannya bahwa, Pertemuan ini menjadi langkah awal, dengan rencana untuk melanjutkan program dan terus melakukan evaluasi di setiap Desa dan OPD yang terlibat. Kemajuan dan penurunan angka Kemiskinan akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur, tandasnya.
” Program ini tidak hanya simbolis, tetapi harus memberikan dampak nyata dalam mengatasi Kemiskinan di Maluku. Evaluasi dan komentar akan dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program di masa depan, ” tutup Hidayat.
