PatroliNews.id, Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku Melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menggelar Rapat Koordinasi dan Inventarisasi kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023. Rapat berlangsung di Lantai 5 Manise Hotel, Selasa(16/5/23).
Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Mustafa Sangadji. Dalam Pidato Gubernur yang dibacakannya, disampaikan bahwa, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur memiliki 22 tugas dan kewenangan penting. Termasuk implementasi kebijakan pusat, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan sumber daya manusia. Penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku untuk konsisten melaksanakan tugas tersebut. Peran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri juga sangat signifikan.
Dalam kebijakan, perlu disesuaikan dengan karakteristik Daerah. Contohnya, Provinsi Maluku dengan kekayaan alam kepulauannya membutuhkan pendekatan yang sesuai. Gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, memiliki peran penting untuk dampak positif bagi masyarakat setempat. Implementasi tugas dan kewenangan Gubernur harus profesional dan mengacu pada APBD setiap Provinsi.
” Kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Gubernur, dan Pemerintah Daerah mejadi kunci mencapai tujuan. Sinergi semua pihak diperlukan, agar dampak positif terwujud, dan masyarakat Provinsi Maluku dan Daerah lainnya merasakan manfaat nyata dari tugas Gubernur,” ujar Mustafa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Maluku, D.N Kaya, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa, kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kegiatan tersebut melibatkan rapat, inventarisasi, dan kompilasi pelaksanaan 22 tugas dan wewenang Gubernur dalam pengalokasian dana sesuai panduan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Dalam rapat ini, fokus utama adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran, dengan menerapkan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, serta melakukan evaluasi terhadap program Pemerintah, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Maluku.
” Melalui kegiatan rapat dan sinergi ini, diharapkan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku dapat berjalan lebih efektif. Dengan kolaborasi dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mencapai pembangunan yang lebih baik,” tutur Kaya.
Disamping itu, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dr. Drs. Amran, M.T.,berharap, adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dalam koordinasi program kerja untuk mengembangkan kawasan strategis di Maluku, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Pentingnya evaluasi dan koordinasi lintas sektor oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam upaya memaksimalkan pembangunan, dengan tujuan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.” harap Amran.
