PatroliNews.id, Ambon – Menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, minimnya alokasi anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) menjadi hambatan utama dalam program rumah layak huni.
Rahakbauw pada Rabu (08/05/24) di Karpan Ambon, menyatakan kekhawatirannya karena anggaran yang diberikan kepada Dinas PRKP jauh lebih rendah dibandingkan dengan OPD lain seperti Dinas PUPR, padahal peran dinas ini sangat vital dalam menangani angka kemiskinan. Menurutnya, peningkatan anggaran pada Dinas PRKP menjadi krusial dalam upaya menurunkan angka penduduk miskin di Maluku, terutama dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat.
Rahakbauw juga menegaskan, pentingnya peningkatan alokasi anggaran pada Dinas PRKP dan berjanji untuk membahasnya dalam Badan Anggaran untuk memastikan peningkatan anggaran tersebut dapat direalisasikan.
