Patrolinews id, Ambon– Akselerasi program kesehatan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Pada Kamis (13/03/2025), Wali Kota Ambon, Drs.Bodewin Wattimena, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memastikan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Ambon dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan strategis bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon, yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat sinergi.
Dalam pertemuan ini, Bodewin Wattimena menekankan bahwa, audiensi dan evaluasi berkala memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas Program JKN.
“Pertemuan seperti ini bukan hanya sebagai ajang diskusi, tetapi juga langkah konkret dalam merancang strategi yang lebih baik. Kita harus memastikan bahwa setiap warga Kota Ambon mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala faktor ekonomi,” tegas BW
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya validasi dan akurasi data kepesertaan JKN, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Menurutnya, sinkronisasi data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Ambon sangat penting agar bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
“Pendataan harus dilakukan secara cermat mulai dari tingkat RT/RW hingga ke Kementerian Sosial. Ini untuk memastikan bahwa mereka yang terdaftar dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah benar-benar yang berhak,” jelasnya.
Selain membahas optimalisasi kepesertaan JKN, Wali Kota Ambon juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa setiap desa atau kelurahan idealnya memiliki fasilitas layanan kesehatan yang memadai, baik dalam bentuk puskesmas maupun puskesmas pembantu. Bahkan, ia mengungkapkan harapannya agar Kota Ambon memiliki rumah sakit sendiri sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, menyampaikan bahwa, pada tahun 2025, sebanyak 21 puskesmas di Kota Ambon akan mulai menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Dengan skema BLUD, puskesmas akan memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, yang nantinya berimbas pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon, Harbu Hakim, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif Pemkot Ambon dalam mendukung implementasi JKN. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan peserta, termasuk dari kalangan pegawai swasta.
“Audiensi ini adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi. Kami juga mengharapkan Pemkot Ambon dapat mengoptimalkan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016, yang mewajibkan kepesertaan JKN dalam layanan perizinan dan non-perizinan di Kota Ambon. Jika diperlukan, BPJS Kesehatan siap memberikan dukungan data agar program ini berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Pemkot Ambon dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan kepesertaan JKN di Kota Ambon dapat terus meningkat, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
