PatroliNews.id, Maluku – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku pada Selasa (15/4/25), Mercy Barends, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDIP, bersama tujuh anggota DPR RI dan DPD RI lainnya, tidak ragu membuka kenyataan pahit tentang kondisi fiskal negara. Sebagai Srikandi asal Maluku, Mercy dengan tegas menyampaikan kepada para anggota DPRD Provinsi Maluku bahwa, saat ini seluruh provinsi tengah berjuang keras lobi di Jakarta untuk menambah anggaran daerah, namun terhambat oleh postur anggaran negara yang semakin terbatas.
“Kalau berbicara tentang perjuangan, maka hari ini semua provinsi sedang berjuang lobi di Jakarta, agar bisa menambah anggaran daerah. Tapi dengan postur anggaran kita yang sudah seperti ini, sudah tidak bisa lagi kita otak-atik,” ujar Mercy dengan nada serius, sembari mengingatkan bahwa, situasi fiskal negara tidak mudah dihadapi.
Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi perekonomian yang semakin tertekan akibat dampak eksternalitas ekonomi geopolitik global, serta tantangan domestik yang membuat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi sangat sulit. Bahkan, menurut Mercy, hingga bulan ketiga tahun ini, defisit anggaran negara sudah mendekati Rp150 triliun, dan dana pinjaman negara mencapai Rp250 triliun.
“Jadi, bisa dibayangkan, situasi negara saat ini memang sangat berat. Tapi saya yakin, dengan bekerja bersama, bersinergi, dan membuka hati seperti pertemuan hari ini, kita bisa mencari solusinya bersama,” tegas Mercy penuh keyakinan.
Srikandi asal Maluku itu juga mengungkapkan bahwa, belanja modal Provinsi Maluku hanya mencapai sekitar Rp330 miliar lebih. “Provinsi nggak ada duit! Tapi kita tidak bisa diam. Semua anggota DPR RI yang ada di Banggar harus bekerja mati-matian, masing-masing dengan fraksi dan komisi kita, untuk memastikan anggaran bisa turun ke daerah,” serunya.
Dalam kesempatan tersebut, Mercy juga menyentuh isu penting terkait sektor pendidikan dan kemiskinan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang menjadi perhatian utama dalam periode jabatannya di Komisi X DPR RI. Ia menegaskan bahwa, data yang akurat adalah kunci untuk mendapatkan anggaran yang tepat bagi daerah-daerah seperti Maluku.
“Kita harus bereskan data dulu, karena di Jakarta, kalau data tidak beres, maka tidak akan pernah tuntas menyelesaikan apapun,” ujarnya dengan tegas.
Di sisi lain, Mercy juga menyadari bahwa, sebagian besar anggaran negara sudah terpakai untuk membayar belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, serta program P3K. Dengan anggaran yang terbatas, Mercy menekankan pentingnya fokus pada belanja publik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti bantuan sosial dan belanja barang dan jasa.
“Rakyat tidak perlu berpikir tentang sempitnya ruang fiskal. Itu tugas kita yang pikirkan. Rakyat cukup merasakan dampaknya, bahwa, mereka diurus dengan baik,” tutup Mercy dengan semangat.
Rapat ini menjadi momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Maluku untuk bersatu mencari solusi konkret, demi mendorong kesejahteraan rakyat di tengah tantangan ekonomi yang berat.
