PatroliNews.id, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengangkat persoalan ketimpangan harga bahan pokok di wilayah kepulauan Maluku dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) wilayah Indonesia Timur yang digelar oleh Badan Pangan Nasional di Jakarta, Jumat (16/05/2025). Ia menjelaskan bahwa meskipun harga beras medium di Ambon sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), di beberapa kabupaten kepulauan harganya melambung hingga dua kali lipat, mencerminkan disparitas yang sangat nyata antara pusat dan daerah terpencil.
Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa juga mengungkap tantangan struktural yang meliputi fluktuasi harga akibat ketidakstabilan pasokan, ketergantungan beras SPHP, serta kerentanan distribusi yang sangat bergantung pada transportasi laut dan cuaca buruk. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal logistik, tetapi berkaitan dengan kebijakan pangan nasional yang belum mengakomodasi kondisi khusus wilayah kepulauan.
Sebagai solusi, Gubernur mengajukan empat langkah strategis, termasuk kebijakan harga satu harga bahan pokok di seluruh wilayah kepulauan, subsidi transportasi yang diperkuat, koordinasi lintas sektor termasuk pelibatan TNI-Polri, serta pembentukan BUMD pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ia juga mengingatkan potensi besar Maluku sebagai produsen pangan dan mendesak pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan agar lebih adil dan sesuai kondisi geografis Maluku.
