Binda Maluku dan Pemprov Gelar Forum Dialog Publik untuk Mendorong Pembangunan Daerah

banner 468x60

Loading

PatroliNews.id, Maluku – Badan Intelijen Daerah (Binda) Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan Forum Dialog Publik pada Senin (28/10/2024), di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah serta memastikan kesinambungan kebijakan (Sustainability Policy) dalam pembangunan daerah pasca transisi kepemimpinan.

Forum Dialog Publik dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Binda, tokoh agama, pimpinan OPD, akademisi, serta pimpinan organisasi kepemudaan.

Dalam sambutannya, Sadali menekankan, pentingnya kolaborasi semua pihak untuk kemajuan daerah. Ia mengapresiasi, penyelenggaraan forum yang bertujuan, meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan. Sadali juga mengajak masyarakat, menjaga stabilitas menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Ia mendorong, partisipasi aktif dalam merumuskan isu-isu strategis demi kesejahteraan Maluku.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Maluku, Marsma TNI Drs. R. Harys Soeryo Mahendro, M.M. menjelaskan bahwa, untuk mendorong realisasi program, kita perlu menyadari adanya tantangan.

“Di sini, kebersamaan antara anak-anak muda dan seluruh stakeholder sangat penting, untuk memberikan semangat baru kepada pemimpin yang baru. Jika niat kita baik, pasti akan ada jalan, meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami percaya bahwa, jika proyek empat ini yakni, Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional, Blok Masela, dan RUU Kepulauan terwujud, masyarakat Maluku akan lebih maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Harys menjelaskan bahwa, hasil forum ini bukanlah yang terakhir, melainkan akan menghasilkan kajian yang disajikan kepada pemerintah yang baru.

 “Kami akan melibatkan beberapa elemen masyarakat, agar aspirasi masyarakat Maluku dapat tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.

Harys menekankan, pentingnya introspeksi di wilayah Maluku, mengingat bahwa kebijakan yang menentukan, adalah pemerintah pusat.

“Kami akan segera menindaklanjuti dua hal penting ini. Penentunya di atas kita, dan kami harus memastikan bahwa, semua aspirasi sampai ke tingkat yang tepat,” jelasnya.

Dengan diadakannya forum ini, diharapkan tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kondusif di Provinsi Maluku, tutup Kabinda.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60