PatroliNews.id, Maluku – Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mengimplementasikan program Asta Cita yang menjadi fondasi kebijakan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Pernyataan ini disampaikan Fachri saat ditemui media di lobi Swiss-Belhotel Ambon pada Selasa (11/3/25), di mana ia menyoroti berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari program prioritas pemerintahannya, pengelolaan sumber daya alam, hingga reformasi birokrasi dan tata kelola aset daerah yang lebih profesional dan transparan.
Dalam pernyataannya, Fachri menguraikan bahwa, visi dan misi kepemimpinannya di Kabupaten SBT berpusat pada empat pilar utama, yakni Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur.
Menurutnya, empat program utama ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat SBT yang lebih berdaya, memiliki akses kesehatan yang memadai, mendapatkan pendidikan berkualitas, hidup dalam kesejahteraan ekonomi yang merata, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
Dalam aspek pendidikan, Fachri menegaskan bahwa, transparansi adalah kunci utama dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga tidak ada celah bagi praktik yang tidak bertanggung jawab.
Fachri juga menambahkan bahwa, untuk mempercepat pembangunan di sektor ini, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah SBT.
Menurutnya, CSR bukan hanya sekadar kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan bentuk sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur sekolah yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Lebih lanjut, Fachri menegaskan bahwa, salah satu sektor yang harus mendapatkan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah adalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak yang terdapat di wilayah SBT.
Ia menilai bahwa, potensi minyak di daerah tersebut dapat menjadi salah satu sumber utama bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat lebih memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan minyak di SBT, baik dalam hal regulasi maupun distribusi hasilnya, agar kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat.
Dalam hal reformasi birokrasi, Fachri juga menegaskan bahwa, struktur pemerintahan di lingkungan Pemkab SBT harus selalu berorientasi pada kinerja dan profesionalisme. Ia menyoroti bahwa, posisi Penjabat (PJ) maupun Pelaksana Tugas (PLT) dalam pemerintahan daerah bisa diganti kapan saja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja.
Fachri bahkan mengisyaratkan bahwa, dalam waktu dekat, tepatnya pada Senin pekan depan, kemungkinan akan ada pergantian PLT di beberapa posisi strategis. Sementara itu, untuk jabatan definitif, Fachri menegaskan bahwa, setiap pejabat yang menduduki jabatan tetap harus melalui proses uji kompetensi yang ketat. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa, seorang pejabat memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan ekspektasi, maka ia akan tetap ditempatkan di posisinya. Namun, jika hasilnya kurang memuaskan, maka pejabat tersebut bisa saja dipindahkan ke dinas lain atau bahkan mengalami demosi ke posisi sekretaris atau kepala bidang, sebagai bagian dari upaya untuk menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
Selain reformasi birokrasi, Fachri juga memberikan perhatian serius terhadap tata kelola aset daerah pemerintah kabupaten (Pemkab) SBT, yang selama ini masih dinilai kurang tertata dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa, salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan adalah pendataan kendaraan operasional pemerintah daerah, terutama yang digunakan di wilayah kepulauan.
Saat ini, terdapat banyak kendaraan dinas roda empat maupun speedboat yang belum terdata dengan sistem yang rapi, sehingga menyulitkan pengawasan dan pemanfaatannya secara optimal. Fachri bahkan mengungkapkan adanya indikasi bahwa, beberapa kendaraan dinas telah mengalami pergantian nomor plat tanpa prosedur resmi, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan aset daerah.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, Fachri menginstruksikan agar seluruh kendaraan dinas dikumpulkan kembali untuk dilakukan pendataan ulang. Ia juga meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT, untuk segera menerapkan sistem nomor plat baru yang lebih aman dan tidak bisa dimanipulasi. Setiap kendaraan dinas nantinya akan diberi tanda khusus, berupa cap dan nomor unik yang ditempatkan di bagian tertentu pada kendaraan, sehingga dapat dengan mudah diidentifikasi dan diawasi penggunaannya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa, seluruh aset milik pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirancang, mulai dari mendukung program nasional Asta Cita, mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan moralitas, hingga melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola aset yang lebih transparan, Fachri Husni Alkatiri menegaskan bahwa, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen penuh untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih profesional, berintegritas, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap bahwa, dengan kebijakan-kebijakan yang telah dirancang dan akan segera diimplementasikan, Kabupaten SBT dapat semakin berkembang, potensi sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan secara optimal, dan masyarakatnya dapat merasakan dampak positif dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah.
