DPRD Maluku menjadi sorotan setelah menerima aspirasi mahasiswa Evav (Maluku Tenggara) dan Kepulauan Aru yang memprotes kebijakan mudik gratis. Aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Maluku, Kamis (20/3/2025), menyoroti ketimpangan program yang hanya mencakup Pulau Banda, tanpa memperhatikan wilayah timur Maluku. Koordinator aksi, Malik Koedoeboen, menuntut keadilan agar seluruh masyarakat mendapat hak yang sama.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin dan Richard Rahakbauw, menyatakan akan segera menindaklanjuti keluhan mahasiswa. Mereka berjanji menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan, PT. Pelni, dan pihak terkait pada Jumat (21/3/2025) untuk mencari solusi atas masalah ini. Rahawarin menegaskan bahwa keadilan dalam kebijakan publik harus menjadi prioritas.
Mahasiswa berharap, DPRD Maluku dapat memastikan akses transportasi yang merata bagi seluruh masyarakat kepulauan. Mereka menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada satu wilayah saja.
Sementara itu, DPRD Maluku berkomitmen mengawal persoalan ini hingga ada kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh daerah di Maluku.
