PatroliNews.id, Maluku – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat belum mempertimbangkan kondisi khusus Maluku yang memiliki tantangan pembangunan kompleks.
Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp600 miliar dari total APBD Rp3,3 triliun di mana 60 persen habis untuk belanja birokrasi dan pembayaran utang Lucky mempertanyakan bagaimana arah pembangunan daerah ini ke depan.
Ia mengapresiasi program Gubernur untuk membangun sekolah di wilayah 3T, namun menekankan perlunya sinergi antara Pemprov dan DPRD agar ada ruang fiskal yang cukup. Selain itu, ia mengusulkan agar pengembalian pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diperpanjang menjadi tujuh tahun guna memberikan kelonggaran fiskal bagi pembangunan daerah.
