PatroliNews.id, Maluku – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menyampaikan sejumlah poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 8 anggota DPD RI dan DPR RI yang digelar di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku pada Senin, 14 April 2025.
Dalam paparannya, Watubun menyoroti pentingnya kesadaran kolektif terhadap tantangan efisiensi nasional yang juga berdampak hingga ke daerah. “Tahun 2025 ini kita sudah mengalami proses efisiensi yang menyeluruh secara nasional. Apa yang dirasakan pemerintah pusat, juga kita rasakan di daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menyikapi kondisi tersebut. “Kami berpikir formula yang kita bangun harus kita reformulasi kembali. Kita tidak bisa hanya mengandalkan waktu dan data yang diiklankan, tapi juga perlu melibatkan akademisi untuk memberikan dasar ilmiah dalam perjuangan kebijakan kita,” tambahnya.
Watubun juga menyambut baik kehadiran lengkap anggota DPD RI dan DPR RI dalam forum tersebut, sesuatu yang dinilainya sebagai momen langka dan berharga. Ia berharap sinergi antara DPRD Maluku dengan para wakil rakyat di Senayan bisa terus diperkuat.
“Saudara-saudara kita di sini punya jaringan langsung di pusat, dan hampir semuanya punya afiliasi partai dan hubungan dengan pimpinan-pimpinan nasional. Maka keluhan masyarakat harus disampaikan dengan tegas dan terukur, bukan dengan pemberontakan,” tuturnya tegas.
Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi frekuensi antara pemerintah pusat dan daerah demi mendorong pembangunan yang lebih baik di Maluku, terutama dengan kepemimpinan nasional oleh Bapak Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
“Jika kita mengalami kesulitan yang sama, maka kita membutuhkan kerja sama yang kuat. Harapan kita, dengan frekuensi yang sama, kita bisa lebih mudah menyatukan langkah dan visi,” ucapnya.
RDP ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi yang telah terjalin dapat terus terpelihara dan ditingkatkan demi kemajuan masyarakat Maluku.
