PatroliNews.id, Maluku – Masalah keterbatasan fasilitas pendidikan menengah atas di Kabupaten Kepulauan Aru kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat di Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (26/5/2025). Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menyoroti belum adanya pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) di sejumlah kecamatan, meski lahan dan siswa sudah tersedia. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketimpangan akses pendidikan yang harus segera diatasi.
Benhur mengungkapkan, hingga kini Kecamatan Sir-Sir dan Aru Selatan Timur masih belum memiliki gedung SMA. Bahkan, SMA Doka Barat masih menumpang di SD Inpres, sementara SMA Longgar Apara dan sekolah di Desa Papakula belum juga direalisasikan pembangunannya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah terpencil, yang justru sangat membutuhkan intervensi nyata.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Feny Silvana Loy, turut memperkuat desakan tersebut. Ia menjelaskan, meskipun ada sekolah yang sudah dibuka sejak tahun lalu, namun hingga kini belum tersedia bangunan ataupun tenaga pendidik. DPRD Provinsi Maluku pun mendesak Pemerintah Provinsi agar segera mengambil langkah konkret demi menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah Maluku, khususnya di daerah kepulauan seperti Aru.
