PatroliNews.id, Ambon –Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon, Plaghelmo Seran, S.Hut., M.Si., hadir mendampingi kunjungan kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dr. M. Saparis Soedarjanto, S.Si., MT., ke lokasi budidaya tanaman Nilam di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Sabtu (19/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Plaghelmo menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung pihak pusat ke lokasi deplot pengembangan Nilam.
“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami juga atas kunjungan ke tempat ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa, pengembangan Nilam di Maluku mendapat perhatian serius,” ujarnya kepada PatroliNews.id.
Memfasilitasi Rencana Pemanfaatan Hutan yang Terukur dan Ramah Lingkungan
Sebagai kepala BPHL, Plaghelmo menegaskan bahwa, salah satu tugas utama mereka adalah memfasilitasi penyusunan rencana pemanfaatan hutan di tingkat tapak. Hal ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa, pengembangan Nilam tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian kawasan hutan lindung.
“Terkait pengembangan tanaman Nilam, tujuannya jelas: meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat melalui aktivitas-aktivitas nyata yang terukur. Karena ini berbasis kawasan hutan, maka kita perlu kembangkan jenis-jenis tanaman yang ramah lingkungan tapi tetap memiliki nilai ekonomis,” terangnya panjang lebar.
Peran BPHL: Memfasilitasi SDM, Perencanaan, dan Anggaran
Plaghelmo juga menambahkan bahwa, pihaknya siap memfasilitasi berbagai kebutuhan teknis dan non-teknis. Mulai dari penyusunan rencana kerja pengelolaan hutan (RPHJP dan RPHJPD), penguatan SDM, hingga upaya pencarian anggaran melalui berbagai pintu masuk.
“Salah satu pintu masuknya melalui KPH efektif. Syukur, tiga minggu lalu sudah ada SK Nomor 31 dari Dirjen PHL yang menetapkan KPH Ambon sebagai salah satu KPH di Provinsi Maluku yang mendapat fasilitasi kegiatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi yang baik antara KPH Ambon, BPHL, hingga Kepala Dinas Kehutanan.
Strategi Kolaborasi dan Komunikasi Lintas Instansi
Lebih jauh, Plaghelmo menekankan pentingnya komunikasi dan relasi antar instansi. Menurutnya, seringkali kegiatan di lapangan terhambat bukan karena kurangnya program, melainkan minimnya koordinasi akibat ego sektoral.
“Koordinasi yang baik ini menjadi contoh. Kami bersama-sama mengusulkan, kepala dinas merekomendasikan, dan akhirnya mendapat fasilitasi. Ini penting sebagai strategi komunikasi agar tidak berhenti di satu titik saja,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa, selain Ambon, BPHL telah mengusulkan Seram Bagian Barat dan Maluku sebagai wilayah yang juga akan mendapat fasilitasi serupa untuk pengembangan Nilam tahun ini.
Harapan Besar: Ketel Penyulingan dan Pelatihan Petani
Salah satu kebutuhan mendesak yang diidentifikasi adalah penyediaan alat penyulingan (ketel) bagi kelompok tani.
“Kami sudah konsultasi dengan pusat, dan mereka sampaikan langsung di lapangan. Itu menjadi lampu hijau bagi kami,” ungkap Plaghelmo optimis.
Selain alat, pelatihan pasca-panen juga menjadi hal penting agar SDM petani siap mengelola Nilam, mulai dari perawatan, pemanenan, hingga penyulingan minyak atsiri.
“Kalau SDM tidak siap, sekalipun ada alat, tetap tidak optimal. Maka sejak awal SDM harus disiapkan,” tambahnya.
Tantangan Kontinuitas dan Peluang Kemitraan dengan Investor
Plaghelmo juga menjelaskan bahwa, bagi investor, keberlanjutan pasokan bahan baku menjadi kunci. Misalnya, untuk kebutuhan industri parfum, dibutuhkan kontinuitas pasokan minyak Nilam yang stabil.
“Biasanya lahan satu hektar akan dihitung bisa menghasilkan berapa liter minyak. Ini harus transparan ke pihak perusahaan,” jelasnya.
Ia juga menyebut pola kemitraan seperti “bapak angkat”, di mana perusahaan sebagai vendor menyediakan dana, memfasilitasi kelompok tani, lalu hasil panen dijual kembali ke perusahaan tersebut, difasilitasi oleh KPH.
“Dari pemerintah ada bantuan, tapi anggaran terbatas. Maka kolaborasi dengan buyer juga sangat penting,” tambahnya.
Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sebagai penutup, Plaghelmo menegaskan bahwa seluruh langkah ini harus terencana dengan baik agar berdampak jangka panjang.
“Kami berharap, teman-teman di balai, di KPH, dan masyarakat tetap semangat. Jangan hanya hari ini, tapi kita pikirkan juga untuk masa depan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa, pembangunan budidaya Nilam bukan hanya soal angka produksi, tetapi juga soal menjaga keseimbangan ekosistem.
“Bukan menebang dulu baru menanam, tapi melihat lahan kritis yang ada, dan memanfaatkannya,” pungkasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, koordinasi lintas instansi, serta kolaborasi bersama swasta dan masyarakat, Plaghelmo optimis bahwa, budidaya Nilam di Maluku dapat menjadi sumber penghidupan baru yang berkelanjutan, sekaligus menjaga hutan tetap lestari untuk generasi mendatang.
PatroliNews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran.
