AMBON, PATROLINEWS.ID – Anggota DPD RI periode 2024–2029 asal Maluku, Letjen TNI Marinir (Purn.) Dr Nono Sampono S.Pi., M.Si., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Wainitu, Kota Ambon, Senin (16/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda reses pertama tahun 2026 sekaligus momentum memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
Dalam dialog bersama warga, Sampono berinteraksi dengan peserta yang berasal dari enam kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa, forum reses itu dimanfaatkan tidak hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga mempererat kembali kebersamaan sosial masyarakat.
Reses Jadi Instrumen Serap Aspirasi
Usai kegiatan, Sampono menegaskan bahwa, reses merupakan bagian penting dari tugas konstitusional anggota parlemen. Dalam satu tahun, anggota DPR RI dan DPD RI menjalankan lima kali masa reses di luar masa persidangan di Jakarta.
“Reses pertama tahun 2026 ini bertujuan mencari data dan fakta langsung di daerah, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa, tugas parlemen mencakup tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan pertimbangan anggaran. Dalam siklus anggaran nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang MPR RI, DPR RI dan DPD RI, lalu menyerahkan Nota Keuangan berupa RAPBN sebagai dasar pembahasan.
Bahas Agenda Strategis Pembangunan
Selain menekankan pentingnya nilai kebangsaan, Sampono juga memaparkan sejumlah isu strategis yang tengah diperjuangkan di tingkat pusat. Ia mengungkapkan bahwa, dua minggu sebelumnya dirinya bersama anggota DPD dan DPR telah mengadakan rapat dengan pemerintah daerah guna membahas program pembangunan prioritas.
Salah satu topik utama ialah rencana pengembangan Ambon New Port yang sebelumnya sempat dialihkan menjadi konsep pelabuhan terpadu di wilayah Seram, namun kembali diarahkan ke Ambon karena pertimbangan kesiapan infrastruktur.
Ia juga menyinggung kepastian operasional Blok Masela serta rencana pembangunan Lumbung Ikan Nasional yang dirancang terintegrasi dengan pelabuhan di kawasan antara Tulehu–Liang, mungkin di wilayah Waai. Menurutnya, jika proyek tersebut berjalan bersamaan dengan perpanjangan landasan Bandara Pattimura, maka pesawat berbadan lebar dapat langsung mendarat, sehingga distribusi logistik dan hasil perikanan semakin efisien.
Sampono menyatakan optimistis pemerintah pusat membuka ruang komunikasi, terlebih Presiden Prabowo dinilai memberi perhatian pada percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Akhir
Ia juga mengungkapkan, perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini memasuki tahap akhir pembicaraan tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Sejumlah menteri telah ditugaskan untuk hadir dalam pembahasan lanjutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah.
Menurut Sampono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat ini dipercaya menjadi saat ini dipercaya menjadi koordinator delapan provinsi kepulauan yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, serta Bangka Belitung, yang bersama-sama memperjuangkan pengesahan regulasi tersebut demi pemerataan pembangunan wilayah maritim.
“Kami di DPR dan DPD akan berjalan bersama mendukung dari sisi legislasi. Mudah-mudahan upaya ini berhasil untuk kepentingan daerah kepulauan,” ujarnya.
Soroti Efisiensi Anggaran Nasional
Sampono turut menyinggung isu efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama wilayah kepulauan yang memiliki biaya pembangunan lebih tinggi akibat faktor jarak, transportasi, dan distribusi logistik.
Ia menilai, efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai pengurangan pembangunan daerah, melainkan penataan prioritas agar belanja negara tepat sasaran, produktif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Soroti Kebijakan Perikanan
Dalam sesi diskusi, ia juga menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur dengan skema debarkasi di laut (transshipment). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan daerah penghasil seperti Maluku karena dapat mengurangi penerimaan pajak serta aktivitas ekonomi lokal.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kebijakan harus adil bagi daerah. Maluku ini daerah penghasil ikan, jadi manfaat ekonominya harus kembali ke masyarakat Maluku,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa, pihaknya berencana meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait untuk memastikan kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan daerah.
Pesan Persatuan untuk Masyarakat
Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Sampono menekankan, pentingnya peran masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ia mengingatkan bahwa, Maluku memiliki sejarah panjang sebagai daerah majemuk sehingga nilai toleransi dan persatuan harus terus dirawat.
Kegiatan berlangsung dialogis dengan antusiasme tinggi peserta yang aktif bertanya mengenai pembangunan daerah, peran parlemen, serta masa depan ekonomi wilayah. Sampono berharap, kegiatan sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan, agar hubungan wakil rakyat dan masyarakat semakin erat serta kebijakan nasional benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
