PatroliNews.id, Ambon – Menyikapi keluhan sejumlah warga terkait proses penetapan Mata Rumah Parentah yang dinilai tidak transparan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan klarifikasi melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Alfian Lewenussa, S.STP., M.Si.
Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, lantai 2 Balai Kota Ambon, Senin (16/6/2025), Lewenussa menjelaskan bahwa, kewenangan untuk menetapkan mata rumah parentah merupakan domain Saniri Negeri, sesuai dengan ruran negeri yang telah disusun dan dikirimkan ke Pemerintah Kota Ambon.
“Ruran negeri terkait penetapan mata rumah parentah sudah masuk ke kami, tepatnya di Bagian Tata Pemerintahan. Saat ini, kami sedang melakukan proses evaluasi dan klarifikasi bersama Bagian Hukum,” ujar Lewenussa.
Ia menambahkan, setelah proses evaluasi rampung, dokumen tersebut akan segera dikembalikan kepada pihak Negeri, Saniri Negeri, serta Pejabat Negeri untuk ditindaklanjuti.
Terkait keluhan masyarakat, Lewenussa menegaskan bahwa Pemerintah Kota hanya menangani aspek administratif dan evaluatif, khususnya ketika ada kegiatan pemerintahan negeri yang tidak berjalan sesuai ketentuan.
“Evaluasi dilakukan oleh DP3MD Kota Ambon jika menyangkut jalannya program sesuai dengan amanat peraturan dari Kemendagri dan Permendes. Namun, keputusan soal mata rumah parentah tetap berada di tangan Saniri Negeri berdasarkan hasil musyawarah adat dan ruran negeri,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pada 12 Juni 2025, media lokal Patrolinews.id memuat pemberitaan tentang keresahan warga terhadap proses penetapan mata rumah parentah yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan konflik internal di Negeri.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan, proses penetapan dapat berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi dan hukum adat yang berlaku, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Negeri maupun Kota.
