PatroliNews.id, Ambon, Rabu, 4 Februari 2026 – Kinerja pendapatan daerah Provinsi Maluku kembali menuai perhatian DPRD. Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ary Sahertian, menilai rendahnya realisasi pendapatan mencerminkan belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dijalankan pemerintah daerah. Ia memandang evaluasi rutin yang dilakukan selama ini belum mampu mengantisipasi persoalan sejak tahap awal, sehingga berbagai kekurangan baru terlihat menjelang penutupan tahun anggaran dan berujung pada tidak tercapainya target pendapatan.
Ary Sahertian menyampaikan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, termasuk hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Ambon, ikut memengaruhi minimnya kontribusi dari sektor-sektor potensial seperti pasar dan parkir. Ia menegaskan perlunya sikap tegas terhadap pengelola dan pimpinan perangkat daerah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pendapatan, disertai penguatan fungsi pengawasan internal serta keterbukaan data setoran. Menurutnya, tanpa perbaikan menyeluruh dan langkah berani, persoalan pendapatan daerah akan terus berulang dari tahun ke tahun.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
