PatroliNews.Id, Maluku- Pada Rabu, 24 Mei 2023, Komisi III DPRD Maluku mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 13 mitra untuk mengawasi tahap kedua yang melibatkan tiga kabupaten, yakni Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah, dan Kota Ambon, Namun, sebagian besar mitra hadir tanpa membawa data yang akurat mengenai program dan alokasi anggaran dalam APBD maupun APBN tahun 2023.
Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Saudah Tethool, mengungkapkan bahwa, data yang akurat sangat diperlukan dalam proses pengawasan, termasuk informasi tentang jumlah proyek yang dilaksanakan oleh Dinas atau Badan pada tahun anggaran 2022 beserta anggarannya. Saudah memberi contoh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam rapat tersebut.
“Mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas jumlah program dan alokasi anggaran tahun 2022 yang menjadi fokus pengawasan,” ujar Saudah.
Dikatakannya, kondisi serupa juga terjadi dengan BP2JK, yang bertanggung jawab dalam lelang proyek. Ketika ditanya, mereka hanya memberikan data umum yang tidak cukup spesifik, sehingga masih terdapat banyak kekurangan, kata Saudah.
Saudah berharap agar mitra dapat mempersiapkan data yang akurat dan mendukung sebelum menghadiri rapat, guna memastikan pengawasan terhadap program dan alokasi anggaran dapat dilakukan secara efektif dan transparan.
” Dengan kerjasama yang baik antara Komisi III DPRD Maluku dan Mitra, diharapkan pelaksanaan rapat ini akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam pengawasan tahap kedua di tiga kabupaten tersebut,” tutup Saudah.
