Patroli news.id, Ambon – Pada Rabu (8/1), Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, memimpin rapat terkait perencanaan Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Rapat ini membahas langkah strategis yang akan diambil dalam APBD 2025, untuk mewujudkan RPJMD teknokratis yang sejalan dengan visi misi Gubernur terpilih.
Dr. Salampessy menjelaskan bahwa, rapat kali ini difokuskan pada bidang ketahanan pangan, dengan penekanan pada implementasi program yang mendukung ketahanan pangan daerah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintah pada 2025. Dinas Ketahanan Pangan diharapkan, akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas.
Dalam rapat tersebut, Badan Pendapatan Daerah juga menyampaikan, perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025, yang ditargetkan mencapai 660 miliar rupiah. Langkah yang akan diambil untuk mencapai target tersebut adalah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
“Kerja sama dengan kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan menjadi kunci untuk mencapai target tersebut,” ujar Dr. Salampessy.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) dalam rapat ini juga membahas langkah-langkah pemberdayaan desa melalui alokasi dana desa, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDesma. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Maluku.
Selain itu, Biro Pemerintahan juga menyoroti upaya meningkatkan kerjasama antar pemerintahan. Dr. Salampessy menyampaikan bahwa, Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Jawa Barat (Subang) untuk membahas potensi kerjasama di sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kerjasama ini penting untuk mewujudkan ikatan yang lebih kuat antar provinsi dan mendorong kemajuan bersama,” ungkapnya.
Dalam bidang pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah merancang sejumlah kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, termasuk peningkatan produksi beras dengan penanaman di 56.000 hektar lahan Padi Gogo pada tahun 2025. Program ini juga melibatkan pemerintah desa sebagai mitra strategis dalam penyediaan pangan.
Dr. Salampessy menambahkan, Dinas Kesehatan dalam rapat tersebut juga menyampaikan pentingnya memastikan keberhasilan berbagai program kesehatan, mulai dari penyediaan alat kesehatan (alkes), SDM kesehatan, ketersediaan dokter, pelayanan prima, hingga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketersediaan pangan lokal menjadi hal yang harus dipastikan untuk mendukung program tersebut.
“Jika terpaksa harus impor, itu akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan pangan lokal,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan juga menyampaikan, kesiapan mereka dalam menjalankan berbagai program, di antaranya memastikan terbayarnya gaji guru dan insentif sesuai aturan yang berlaku di daerah terpencil, serta pemenuhan kebutuhan sekolah untuk mendukung pendidikan berkualitas, terutama bagi anak usia dini dan difabel.
