Patrolinews.id, Maluku– Rapat Paripurna perdana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LLM., di DPRD Provinsi Maluku pada Rabu (5/3/25) menjadi momentum penting untuk menyampaikan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam konferensi pers usai sidang, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmennya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui program yang ia rumuskan bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath, S.Sos yang disebut Sapta Cita Lawamena.
“Program-program ini dirumuskan melalui pertimbangan mendalam dan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi Maluku. Oleh karena itu, kami hadir dengan Sapta Cita sebagai strategi utama dalam pembangunan daerah,” ujar Gubernur Hendrik.
Reformasi Birokrasi dan Meritokrasi
Salah satu agenda utama dalam Sapta Cita adalah reformasi birokrasi, terutama dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku. Gubernur Hendrik menyoroti pentingnya sistem meritokrasi dalam promosi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Maluku, menegaskan bahwa, seleksi jabatan harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal.
“Kami tidak butuh puja-puji dari ASN. Jika ingin menghargai kepemimpinan kami, tunjukkan dengan kinerja, disiplin, dan etos kerja yang tinggi. Semua promosi jabatan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa ada praktik suka atau tidak suka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menantang ASN Maluku untuk bekerja secara profesional dan menargetkan bahwa,.dalam lima tahun ke depan, tidak ada pejabat di lingkungan Pemprov Maluku yang terlibat dalam kasus korupsi.
Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Kebijakan Pusat
Menanggapi isu pemekaran daerah di Maluku, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa, hingga saat ini kebijakan pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium, kecuali untuk wilayah Papua.
“Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Sampai saat ini belum ada kebijakan relaksasi terkait pemekaran wilayah di Maluku. Jika ada yang mengatakan sebaliknya, itu hanya isu yang tidak berdasar,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa, dalam Retret Kepala Daerah di Magelang yang baru saja diikutinya, tidak ada pembahasan mengenai pembukaan daerah otonomi baru karena pemerintah pusat masih fokus pada efisiensi anggaran.
Prioritas Ekonomi: Dukungan bagi Petani dan Stabilitas Harga Komoditas
Dalam sektor ekonomi, Gubernur menyoroti pentingnya mendukung petani cengkeh dan pala di Maluku. Ia mengapresiasi kenaikan harga dua komoditas unggulan tersebut, dan meminta agar pemerintah terus menjaga stabilitas harga.
“Cengkeh dan pala adalah komoditas tradisional yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga di Maluku. Kami akan terus mendorong agar distribusi dan pemasaran komoditas ini semakin efisien,” ujarnya.
Komitmen terhadap Kesejahteraan ASN dan Keuangan Daerah
Mengenai kesejahteraan ASN, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa, Pemprov Maluku berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak pegawai, termasuk pembayaran tunjangan dan gaji, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Jika keuangan daerah memungkinkan, pembayaran akan menjadi prioritas. Tidak ada niat menahan atau memperlambat hak ASN. Namun, jika kondisi keuangan sedang ketat, tentu kita harus menyesuaikan,” jelasnya.
Fokus pada Lima Tahun, Bukan Seratus Tahun
Menutup pernyataannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa, ia dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath akan fokus bekerja dalam masa jabatan lima tahun, bukan seratus tahun.
“Kami dipilih untuk lima tahun, bukan seratus tahun. Karena itu, semua program yang dijalankan harus relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
