PatroliNews.id, Ambon – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Maluku, Marsekal Pertama R. Harys Soeryo Mahendro, menggelar acara buka puasa bersama awak media di Basnup Cafe & Resto Pandan Kasturi, Sirimau, Ambon, pada Sabtu (22/3/2025). Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai berbagai isu strategis, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Dalam paparannya kepada media, Harys menegaskan, pentingnya peran wartawan dalam menjaga stabilitas informasi di tengah dinamika sosial-politik.
“Wartawan dan BIN memiliki tugas yang hampir serupa, yaitu mencari dan mengolah informasi. Bedanya, kami menganalisis informasi untuk mengantisipasi ancaman, sementara wartawan menyampaikannya kepada publik. Oleh karena itu, sinergi antara media dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah dan nasional,” ujarnya.
Dampak Kebijakan Presiden AS dan Isu Keamanan Global
Salah satu isu nasional yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah dampak kebijakan global terhadap Indonesia, terutama terkait ekonomi dan keamanan. Harys menyoroti, kebijakan Presiden Amerika Serikat yang berpotensi memicu ketidakstabilan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kita harus mewaspadai dinamika global, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan kebangkitan kelompok-kelompok keras (radikal),” katanya.
Selain itu, ia menyinggung masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peredaran narkoba yang semakin marak. Menurutnya, jaringan kriminal ini telah berkembang luas dan membutuhkan pengawasan ketat dari berbagai pihak.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat dan media untuk turut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi perdagangan manusia maupun peredaran narkoba di wilayah kita,” tegasnya.
Pengesahan UU TNI: Klarifikasi Terkait Peran Militer
Terkait kebijakan dalam negeri, Harys menjelaskan bahwa, pengesahan Undang-Undang TNI yang baru tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
“Ada tiga poin utama dalam regulasi ini, yaitu kedudukan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, penambahan tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan perpanjangan usia pensiun prajurit. Tidak ada klausul yang mengarah pada kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan,” jelasnya.
Utang Daerah SMI Rp700 Miliar Jadi Sorotan
Dalam konteks lokal, Harys menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LLM., bersama Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, S.Sos. Salah satu isu utama yang dibahas adalah utang daerah sebesar Rp700 miliar yang menjadi beban bagi pemerintah provinsi.
“Kita harus mencari solusi agar APBD tidak hanya tersedot untuk membayar utang, tetapi tetap bisa digunakan untuk pembangunan daerah,” katanya.
Peringatan 25 April: Antisipasi Gerakan Separatis
Harys juga menyoroti persoalan keamanan di Maluku, khususnya menjelang 25 April, yang sering dikaitkan dengan pergerakan kelompok separatis.
“Tahun lalu, masih ada enam bendera RMS yang dikibarkan. Kita harus tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya harap rekan-rekan wartawan juga berperan dalam menangkal paham separatis di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok Menjelang Idulfitri
Selain itu, ia menekankan, pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang Idulfitri guna mencegah praktik penimbunan yang dapat menyebabkan lonjakan harga.
“Jika ada indikasi penimbunan, mohon segera laporkan. Kita harus memastikan harga tetap stabil agar masyarakat tidak terbebani,” imbaunya.
Pilkada Buru dan Ancaman Politik Identitas
Dalam diskusi, isu politik dan keamanan di Pulau Buru juga menjadi perhatian. Harys menyoroti, adanya indikasi politik identitas, terutama terkait pemilihan pemimpin di wilayah tersebut.
“Kami melihat ada potensi gesekan antara kelompok masyarakat lokal dan pendatang. Jangan sampai politik identitas justru memecah belah masyarakat. Kita harus menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap, adanya intimidasi dan dugaan politik uang dalam proses pemilu di beberapa TPS di Pulau Buru.
“Ada laporan tentang transfer suara serta ancaman terhadap warga untuk memilih pihak tertentu. Ini harus kita waspadai bersama,” ujarnya.
Gunung Botak: Tambang Ilegal Masih Jadi Masalah
Selain itu, Harys menyoroti masalah Gunung Botak, yang selama ini menjadi pusat pertambangan emas ilegal.
“Kompleksitas masalah di Gunung Botak tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ini membutuhkan kebijakan terpusat yang melibatkan pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan agar eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu,” jelasnya.
Ia juga menyinggung investasi di Maluku, yang masih di bawah 1% dibandingkan daerah lain.
“Maluku memiliki potensi besar, tetapi investor masih enggan masuk karena berbagai faktor, termasuk ketidakpastian regulasi dan penolakan dari masyarakat. Kita perlu menciptakan iklim investasi yang sehat agar pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” paparnya.
Pendidikan Bebas Pungli: Komitmen Pemberantasan
Harys juga menekankan, pentingnya pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan.
“Kami menerima laporan adanya pungli dalam penerimaan siswa baru dan penerima beasiswa KIPK serta berbagai layanan akademik lainnya. Ini harus segera diberantas agar pendidikan tetap berjalan dengan transparan dan adil,” katanya. Mahasiswa diharapkan lebih proaktif untuk melaporkan.
Kasus Korupsi: BIN Minta Segera Dilaporkan
Dalam kesempatan ini, Harys juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan kasus korupsi.
“Jika ada indikasi korupsi di tingkat daerah, silakan laporkan dengan bukti yang jelas. Jangan takut, karena kita butuh transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sinergi BIN, Media, dan Pemerintah
Di akhir pembahasan, Harys menegaskan bahwa, BIN bukanlah lembaga super yang bisa menyelesaikan semua permasalahan sendiri.
“Kami butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk media. Peran wartawan sangat penting dalam mengawal kebijakan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Mari kita bekerja sama untuk membangun Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.
Acara buka puasa ini tidak hanya mempererat hubungan antara BIN dan wartawan, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas isu-isu krusial yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan daerah. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi Maluku dan Indonesia secara umum dapat diatasi dengan lebih efektif.
