Patrolinews.id, Maluku — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, dari Fraksi Gerindra, menyampaikan berbagai isu strategis dan aspirasi masyarakat dalam konferensi pers yang digelar di Cafe Infiniti, Tantui, Ambon, Kamis (17/4/2025).
Dalam suasana hangat dan penuh semangat, Kolatlena menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan klasik yang terus menjadi keluhan masyarakat, terutama dalam masa reses.
“Kita ini bukan baru pertama kali turun ke lapangan, bahkan saat masih di DPRD Provinsi, persoalan yang disuarakan masyarakat itu nyaris sama dari waktu ke waktu. Sekarang, di Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama, Sosial, hingga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita akan pastikan suara rakyat itu tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Kolatlena secara khusus menyoroti ketimpangan perhatian antara sekolah-sekolah negeri dan madrasah swasta di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, rumah-rumah ibadah dari berbagai agama dan pendidikan madrasah sering kali kurang mendapatkan alokasi anggaran dan perhatian yang layak dari pemerintah.
“Harus kita pahami bahwa madrasah-madrasah itu meskipun swasta, tapi anak-anak yang mereka didik adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Kolatlena.
Selain pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak akurat. Banyak warga yang layak justru belum menerima bantuan, sementara nama-nama yang tak valid masih muncul dalam daftar penerima.
“Ini fakta di lapangan, ada orangnya tapi tidak dapat bantuan, ada yang dapat tapi tidak layak. Kita akan tindak lanjuti ini ke kementerian terkait, kita punya kewenangan dan akan gunakan itu sebaik mungkin,” tambahnya.
Di sisi lain, Kolatlena turut mengapresiasi semangat kolaborasi yang dibangun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pak Hendrik dan Pak Abdullah Vanath. Ia melihat semangat kebersamaan antara pemimpin eksekutif, legislatif, dan para kepala daerah yang baru dilantik menjadi titik terang bagi masa depan pembangunan Maluku.
“Kita tidak bisa membangun daerah ini sendiri-sendiri. Kata kunci yang selalu ditekankan Pak Gubernur adalah kolaborasi. Dan kami, dari Fraksi Gerindra di DPR RI, siap mengawal dan berkolaborasi untuk membangun Maluku bersama-sama,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Kolatlena juga menyebut bahwa langkah cepat Pak Gubernur yang mengundang perwakilan DPD dan DPR RI dari Maluku untuk menyatukan visi pembangunan telah mendapatkan apresiasi luas di tingkat nasional. Ia berharap, semangat ini dapat dijaga untuk memastikan lima tahun ke depan menjadi masa percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat sinergi pusat dan daerah yang terus diperkuat, Alimudin Kolatlena menutup pernyataannya dengan optimisme, “Insya Allah, persoalan-persoalan kemalukuan kita bisa diurai satu demi satu. Kita akan kawal semua dengan sungguh-sungguh.”
