PatroliNews.id, Maluku – Setelah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku pada Senin, 14 April 2025, Sadiah Uluputty, anggota DPR RI asal Maluku dari Fraksi PKS, menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait dengan perjuangan daerah kepulauan Maluku.
Dalam rapat tersebut, turut hadir tiga anggota DPR RI, yaitu Mercy Barends, Saaidah Uluputty, dan Alimudin Kolatlena, serta tiga anggota DPD RI, yakni Novita Anakotta, Nono Sampono, dan Boy Latuconsina. Sementara dua anggota lainnya, Widya Pratiwi Murad (DPR) dan Anna Latuconsina (DPD), tidak dapat hadir. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku, termasuk Ketua DPRD Provinsi Maluku, yang bersama-sama membahas isu-isu terkait kesejahteraan dan perkembangan daerah kepulauan Maluku.
Pada kesempatan tersebut, Uluputty menekankan bahwa meskipun RUU Daerah Kepulauan yang selama ini diperjuangkan belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat, perjuangan untuk Maluku tidak akan berhenti. Ia mengungkapkan kekecewaannya, karena sejumlah kementerian yang diundang untuk memberikan pandangan umum dalam pembahasan RUU tersebut tidak hadir. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan perhatian pada daerah kepulauan yang sangat membutuhkan dukungan dan perhatian khusus.
“Ini sudah lebih dari 25 tahun kami berjuang. Maluku memiliki potensi yang luar biasa, namun sampai saat ini kami masih merasa terpinggirkan, baik dari segi pembangunan maupun kebijakan pemerintah pusat. RUU Daerah Kepulauan adalah salah satu langkah penting yang kami perjuangkan, namun sayangnya, sampai sekarang kami masih menemui hambatan,” jelas Uluputty kepada wartawan seusai rapat tersebut.
Menurut Uluputty, meskipun terdapat ketidakhadiran dari beberapa kementerian, pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPR dan DPD RI menunjukkan adanya semangat yang kuat untuk terus memperjuangkan hak-hak daerah kepulauan. Ia juga menegaskan bahwa, Maluku, meski kaya akan potensi perikanan dan komoditas lainnya, justru masuk dalam kategori daerah miskin, sebuah kenyataan yang sangat ironis.
“Ketimpangan pembangunan di Maluku sangat terasa, terutama di sektor perikanan dan pertanian. Padahal, kami memiliki potensi yang sangat besar di kedua sektor ini. Kami berharap agar, pemerintah pusat lebih memperhatikan hal ini, dengan memasukkan variabel luas wilayah laut dalam pembahasan anggaran, sehingga pembagian hasilnya lebih adil dan proporsional,” tambahnya.
Uluputty juga mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk sektor maritim, yang menurutnya akan sangat membantu mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku, terutama dalam hal kelautan. Namun, ia juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan kementerian yang seharusnya memberikan dukungan terhadap usulan-usulan tersebut.
“Saya berharap, perjuangan ini tidak hanya berhenti pada rapat ini saja. Kami harus terus berjuang agar pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan daerah kepulauan seperti Maluku, yang meskipun memiliki potensi besar, tetap tertinggal dari segi pembangunan,” ujar Uluputty dengan penuh semangat.
Seusai rapat, Uluputty dan anggota DPR serta DPD RI lainnya sepakat untuk terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Maluku dan masyarakat, untuk memastikan bahwa, perjuangan untuk daerah kepulauan ini tetap berjalan dan tidak terhenti begitu saja. Mereka juga berharap, agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap daerah-daerah kepulauan yang kaya akan potensi alam, namun masih kesulitan dalam memperoleh sumber daya dan anggaran yang seimbang.
“Perjuangan ini harus dilanjutkan, karena ini adalah harapan seluruh masyarakat Maluku. Kami akan terus berjuang hingga hak-hak kami sebagai daerah kepulauan diakui dan diperhatikan dengan baik,” tegas Uluputty.
Dalam kesempatan yang sama, Uluputty juga menekankan, pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses ini, termasuk pada tingkat desa, agar setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah.
