PatroliNews.id, Ambon – Pemerintahan Kota Ambon kembali menjadi sorotan setelah pernyataan tegas disampaikan langsung oleh Wali Kota Bodewin Wattimena terkait isu dugaan intervensi politik dalam penetapan Raja Negeri Amahusu.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Rabu (4/6/2025) di Ambon, Bodewin secara lantang menolak anggapan bahwa dirinya tunduk pada tekanan politik, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrik Moenandar.
Menurut Wattimena, seluruh proses pemerintahan di lingkup Kota Ambon berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, tanpa campur tangan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.
Ia menegaskan bahwa segala keputusan menyangkut pemerintahan negeri dilakukan secara objektif, serta mengandalkan rekomendasi dari tim percepatan dan Bagian Pemerintahan Kota Ambon.
Wattimena menilai isu yang beredar mengenai pengaruh politik dalam penunjukan raja sebagai hal yang tidak berdasar dan justru mencederai integritas birokrasi.
Ia juga menolak keras tudingan bahwa dirinya menyetujui atau terlibat dalam skenario politik untuk mengamankan posisi tertentu bagi kader partai menjelang Pemilu 2029.
Pesan singkat yang diduga dikirim oleh Patrik Moenandar kepada seorang individu, yang menyatakan bahwa penempatan calon raja “sudah aman”, menjadi pemicu reaksi keras dari Wali Kota.
Isu tersebut semakin berkembang setelah publik menilai ada indikasi pemanfaatan kekuasaan demi kepentingan elektoral dalam jangka panjang.
Bodewin menekankan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia hanya akan menjalankan tugas sesuai hukum dan tetap berada dalam jalur yang netral dan profesional.
Ia juga meminta semua pihak untuk menghormati proses administrasi yang sedang berjalan dan tidak mencampuradukkan urusan pemerintahan dengan kepentingan politik pribadi.
Sebagai penutup, Wattimena kembali menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi intervensi di Pemerintah Kota Ambon dan semua kebijakan akan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
