PatroliNews.Id, Maluku- Komisi IV DPRD Provinsi Maluku memberikan peringatan keras kepada Direktur RSUD Haulussy Ambon, Nasarudin untuk segera membayar insentif bagi 1032 tenaga kesehatan, yang telah bekerja keras menangani pasien Covid-19 di tahun 2021.
Peringatan ini diberikan, setelah inspektorat Maluku memberikan instruksi yang jelas, mengenai pembayaran insentif yang harus dilakukan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mengungkapkan bahwa, sebenarnya semua instruksi inspektorat Maluku sudah dilakukan, seperti sosialisasi dan tanda tangan berita acara. Oleh karena itu, pembayaran insentif harus segera dilakukan, dan tidak boleh ada lagi alasan yang menghambat pembayaran.
Namun, Direktur RSUD Haulussy, Nasaruddin selalu menyerahkan masalah ini pada tim Juknis, dan tidak berani mengambil keputusan, tuturnya.
” Sebagai Direktur, Nasaruddin seharusnya harus berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pembayaran insentif tersebut. Masalah pembayaran insentif ini juga terkait dengan mundurnya PPTK, yang tidak mau menandatangani pembayaran lantaran ada sebagian pegawai yang tidak setuju dengan perhitungan insentif. Nasaruddin harus tegas terhadap bawahan, dan mencari pengganti jika PPTK mengundurkan diri, agar pembayaran insentif dapat dilakukan tanpa hambatan, ” ungkap Rovik.
Rovik menegaskan, Nasaruddin segera melakukan pembayaran setelah tiba di Ambon pada Senin mendatang tanpa alasan apapun. Karena persoalan ini telah berlarut-larut, dan merugikan banyak orang yang telah memberikan jasa dan perjuangannya dalam menangani pandemi Covid-19, kata Rovik, usai on the spot ke RSUD, Rabu (5/4/23).
” Saat ini Direktur sedang berada di Jakarta, dan diharapkan tiba pada hari Senin. Oleh karena itu, Kami meminta agar pada hari Senin, dia segera menandatangani dan membayar, agar masalah ini dapat diselesaikan. Kami sudah sangat stres dengan jasa Covid-19 dan tugas lainnya, maka diharapkan untuk Nasaruddin segera lakukan pembayaran. ” Demikian disampaikan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku.
