PatroliNews.id, Ambon – Akhir-akhir ini, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai honorer yang ditempatkan di berbagai Dinas yang berada di bawah lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Mereka tidak diterima berdasarkan kualifikasi atau keperluan Dinas, melainkan karena adanya hubungan atau kepentingan tertentu, demikian ungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu.
Halimun Saulatu, dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku serta beberapa Kepala Dinas, pada Senin (16/10/23), menekankan perlunya penertiban terhadap para honorer ini.
Halimun Saulatu menyuarakan kekecewaannya, terutama mengenai cara pembayaran para pegawai honorer. Ia merasa bahwa, sebagian dari mereka menerima upah berdasarkan hubungan atau titipan dari pejabat, yang bukan didasari oleh kualifikasi atau kebutuhan instansi. Hal ini menjadi alasan kuat bagi DPRD Provinsi Maluku untuk mendesak Kepala BKD Provinsi Maluku agar segera mengambil tindakan menertibkan para honorer.
Halimun Saulatu juga mengkhawatirkan dampak lonjakan jumlah honorer terhadap anggaran daerah, yang semakin menyusut dan hanya bisa diperuntukkan bagi pegawai resmi. Ia menyimpulkan dengan tegas bahwa, tindakan perlu diambil untuk menertibkan berbagai bentuk pengangkatan honorer di berbagai Dinas.
