PatroliNews.id, Maluku – Komisi II DPRD Maluku memberikan dukungan yang kuat terhadap PT PLN Maluku dan Maluku Utara dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah Terdepan Tertinggal Terluar (3T), terutama di kabupaten MBD, KKT, Aru, Malra, SBB, dan Pulau Buru. Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Komisi II, Johan Lewerissa, pada Rapat Dengar Pendapat dengan PT PLN Maluku dan Maluku pada Jumat (3/11/23).
Lewerissa menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyediaan listrik di wilayah tersebut, dan meminta PLN segera menyediakan data yang diperlukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui PLN dan Komisi VII di DPR RI. Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menyoroti operasional listrik selama 6, 12, dan 24 jam di wilayah 3T, terutama di MBD, yang masih terkendala oleh pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kekurangan pasokan BBM, terutama di kecamatan Romang dan Donashira di MBD, menjadi perhatian utama karena tidak adanya depot Pertamina di wilayah tersebut.
Lewerissa menekankan bahwa, penyelesaian persoalan kelistrikan bukan semata-mata tanggung jawab PLN, melainkan juga melibatkan pemerintah dan Pertamina. Adapun informasi terkait pencapaian 94% rasio penyaluran listrik di wilayah 3T serta upaya untuk mencapai 100% penyaluran listrik tahun ini menunjukkan perhatian serius dari PLN dalam menyediakan layanan listrik yang memadai di Maluku.
