Patrolinews.id, Maluku – Pada Rabu (12/12/23) di Karpan Ambon, Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Anos Yeremias, mengungkapkan kebingungannya terkait keputusan pemindahan kapal-kapal milik Negara ke operator swasta. Menurutnya, kebijakan ini dipersepsikan sebagai beban bagi masyarakat karena diperkirakan harga kapal akan melonjak ketika ditangani oleh operator swasta.
Yeremias juga mencurigai adanya keterlibatan pihak yang tidak bertanggung jawab di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan RI terkait kebijakan tersebut.
Yeremias menyoroti fakta bahwa, banyak kapal perintis lebih sering mengangkut barang milik pengusaha operator daripada barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, pentingnya dilakukannya penyelidikan terkait hal ini, dan menekankan bahwa, Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan kapal-kapal tersebut, dan jika ada kebocoran anggaran, pertanggungjawaban seharusnya pada pihak yang mengelolanya.
