PatroliNews.id, Maluku – DPRD Provinsi Maluku merencanakan pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sejumlah program dan kegiatan yang didanai pada tahun anggaran 2023 di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Sebelum melakukan pengawasan, komisi-komisi di DPRD Maluku menggelar rapat dengan dinas mitra untuk meminta data terkait program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya pada tahun anggaran tersebut.
Selain itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait untuk mendampingi mereka saat turun melakukan pengawasan, guna memudahkan para wakil rakyat dalam melihat langsung realisasi program dan kegiatan tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa, pada Rabu (13/3/24) di ambon, mengungkapkan bahwa, dalam rapat dengan para mitra, DPRD meminta pendampingan untuk memantau langsung progres program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023, dan apakah telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Lewerissa menegaskan bahwa, apabila terdapat temuan terkait pengawasan, instansi teknis terkait akan dipanggil untuk memberikan penjelasan, sehingga hasil pengawasan dapat disampaikan kepada pemerintah daerah untuk tindak lanjut yang diperlukan.
” Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
