PatroliNews.id – DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan desakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi hasil seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang menuai kontroversi.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun pada Rabu (12/6/24) di Karpan Ambon, menyoroti adanya kejanggalan dalam proses seleksi di mana salah satu calon terbaik tidak masuk dalam daftar yang akan mewakili Maluku ke tingkat nasional. Kristianie Lumatalela, siswi SMA 3 Kabupaten Seram Bagian Barat yang menempati peringkat pertama dalam seleksi, tiba-tiba digantikan oleh calon lain yang dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya intervensi yang tidak adil dalam proses seleksi.
Watubun menyatakan bahwa, hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu tetapi juga harkat dan martabat orang Maluku secara keseluruhan. Dia menyerukan agar Pejabat Gubernur segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi ulang seluruh tahapan seleksi dan memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap calon Paskibraka di masa mendatang.
Pejabat Gubernur, Sadali Ie, merespons desakan tersebut dengan komitmen untuk memeriksa kembali seluruh proses seleksi. Ie menegaskan bahwa, akan dijamin bahwa semua proses seleksi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak ada intervensi yang tidak sah.
Demikianlah upaya DPRD Maluku, Benhur Watubun selalu Ketua, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam seleksi Paskibraka guna menjaga integritas dan martabat Provinsi Maluku dalam ajang nasional.
