PatroliNews.id, Ambon – Komisi II DPRD Maluku meminta PT. PLN (Persero) Maluku dan Maluku Utara untuk meningkatkan pelayanan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), dan Kepulauan Aru.
Wakil Ketua Komisi II, John Laipeny, menyoroti pentingnya listrik bagi masyarakat 3T, khususnya untuk mendukung sistem belajar daring bagi anak-anak sekolah.
“Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik jika listrik sering padam? Layanan saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Laipeny dalam rapat kerja di Karang Panjang, Rabu (06/11/2024).
Komisi II meminta PLN meningkatkan durasi penyalaan listrik, khususnya di MBD yang saat ini hanya 12 jam, menjadi minimal 18 jam.
Ketua Komisi II, Iriadi, menegaskan bahwa layanan listrik yang memadai tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah-daerah terpencil.
“PLN harus memastikan masyarakat di wilayah terluar bisa menikmati terang, baik di siang maupun malam hari,” katanya.
DPRD berharap PLN menjadikan masukan ini sebagai prioritas demi kesejahteraan masyarakat Maluku.
