PatroliNews.id, Ambon – Pemkot Ambon akan memperjuangkan honorer yang tidak lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahap I untuk mengikuti di tahap II.
Hal ini disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya usai mengikuti Rapat Koordinasi terkait Tenaga Honorer dan PPPK dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual, Rabu (8/1/2025) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.
Pada tahap I sebanyak 1.199 honorer lolos seleksi PPPK, dengan rincian tenaga teknis 1.117, tenaga kependidikan 83 dan tenaga kesehatan sebanyak dua orang. Sementara yang tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan sebanyak tiga orang.
“Bagi honorer yang tidak lolos di tes tahap pertama, maka Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberi ruang dengan membentuk semacam desk yang dibagi per wilayah untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah Kota terkait ada yang tidak lolos, ada yang belum masuk pangkalan data dan sebagainya, itu yang akan kita konsultasikan,” jelas Kaya.
Kaya mengatakan penyelesaian honorer menjadi “pekerjaan rumah” semua daerah bukan saja di Kota Ambon. Secara nasional ada 1,7 juta honorer yang belum terselesaikan.
“Di tahap pertama sudah sebagian yakni 1,3 juta, dan sisanya mau diselesaikan dalam tahap kedua,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, penyelesaian pengangkatan honorer menjadi PPPK urgen dilakukan di tahun ini, sebab ke depan tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga honor. Kalaupun ada yang mengangkat honorer maka akan menjadi temuan.
“Olehnya itu BKN meminta agar informasi ini dapat disebarluaskan ke seluruh daerah sehingga semua dapat mengetahui, karena ada tenaga guru yang bahkan tidak mengetahui mengenai rekrutmen sebab tidak disampaikan oleh kepala sekolah,” tandas Kaya.
Pasca rapat koordinasi ini, Kaya telah meminta semua OPD di lingkup Pemkot Ambon untuk dapat memasukan data honorer yang masih tersisa, agar dapat diakomodir di tahap kedua.
“Kepada honorer baik itu tenaga kependidikan, kesehatan, maupun teknis agar dapat terus mencari informasi dan berkoordinasi tidak hanya dengan kepala sekolah, atau atasan langsung, tapi juga dengan pimpinan OPD bahkan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) di Balai Kota,” tandasnya
