PatroliNews.id, Maluku – DPRD Provinsi Maluku tak tinggal diam menghadapi konflik di Maluku Tenggara (Malra). Dalam langkah tegas, lembaga legislatif ini membentuk tim terpadu bersama Forkopimda dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengusut serta menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku Karpan Ambon, Jumat (21/3/2025), turut menyoroti berbagai isu strategis lainnya, termasuk situasi di Gunung Botak dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Jabawai, Pulau Buru.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menegaskan bahwa konflik di Maluku Tenggara bukanlah masalah sepele. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat tujuh kasus konflik besar yang terjadi sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat! Pelaku konflik di Maluku Tenggara harus segera ditangkap demi menciptakan keamanan yang berkelanjutan,” tegas Buton.
DPRD Maluku berkomitmen untuk mengawal setiap langkah penyelesaian konflik ini, memastikan keadilan ditegakkan, dan mencegah gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengancam kedamaian dan ketertiban di Maluku.
