PatroliNews id, Maluku – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LLM., menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan Bank Maluku-Malut agar terus menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara buka puasa bersama jajaran direksi dan karyawan Bank Maluku-Malut, yang berlangsung di Halaman Kantor Bank Maluku-Malut, Jalan Raya Pattimura, Ambon, Selasa (11/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan bahwa, meskipun Bank Maluku-Malut dalam kondisi sehat, manajemen tidak boleh terlena.
“Sebagai pemegang saham pengendali, saya tegaskan bahwa, bank ini harus dikelola lebih baik lagi agar dapat mencapai hasil produksi maksimal, meraih keuntungan signifikan, dan memberikan kontribusi besar bagi daerah dalam bentuk dividen yang juga signifikan,” ujar Lewerissa.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, Bank Maluku-Malut akan tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Maluku.
” Dalam waktu dekat, bank ini akan menjalin kerja sama dengan Bank DKI guna memenuhi kewajiban inti bank dalam kelompok usaha bersama (KUB) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2020. Saat ini, proses finalisasi kerja sama tersebut sedang berlangsung,” ungkapnya.
Tragedi Gunung Botak: Negara Harus Hadir!
Selain membahas sektor perbankan, Gubernur Lewerissa turut menyoroti, tragedi yang terus berulang di Gunung Botak akibat aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan bahwa, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi, untuk menertibkan pengelolaan kawasan tersebut.
“Gunung Botak tidak boleh dibiarkan tak bertuan. Negara harus hadir! Aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali telah menelan banyak korban. Ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah berulang kali sejak dulu. Oleh karena itu, tata kelola pertambangan di Gunung Botak harus segera dibenahi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Lewerissa, Undang-Undang Minerba yang baru memungkinkan koperasi dan organisasi kemasyarakatan untuk mengelola tambang secara legal.
“Yang paling penting bagi saya sebagai Gubernur Maluku adalah bahwa, semua sumber daya alam di Maluku harus dikelola sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada eksploitasi ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat menghadiri retret di Magelang, bahwa, pemerintah pusat harus segera turun tangan menangani kawasan Gunung Botak.
“Kalau dikelola dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh daerah, masyarakat lokal, dan pemegang hak wilayah. Yang paling penting, dampak lingkungan bisa diminimalisir. Aktivitas ilegal di sana menyebabkan pencemaran lingkungan yang luar biasa. Kita sudah kehilangan banyak biota laut akibat merkuri, arsenik, dan sianida. Ini adalah logam berat beracun yang sangat berbahaya bagi lingkungan,” tegasnya.
Jembatan Dian Pulau Tetoat Dibuka Sementara
Selain membahas sektor perbankan dan pertambangan, Gubernur juga menyoroti, kondisi infrastruktur di Maluku, khususnya Jembatan Dian Pulau Tetoat di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara. Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi serta Kepala Balai Jalan dan Jembatan untuk mengatasi permasalahan ini secepatnya.
“Saya sudah dapat laporan bahwa, jembatan itu telah dibuka untuk penggunaan sementara demi kepentingan umum. Meskipun belum diresmikan, masyarakat kini bisa menggunakannya sebagai alternatif hingga jembatan yang roboh diperbaiki,” tutupnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan bahwa, pemerintah daerah akan terus bekerja keras demi kemajuan Maluku di berbagai sektor, dari ekonomi, lingkungan, hingga infrastruktur.
