PatroliNews.id, Maluku -Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun.
Dalam pernyataannya di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (12/03/2025), ia meminta Presiden RI untuk meninjau kembali kebijakan tersebut demi kepentingan masyarakat.
Benhur menekankan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK telah berlangsung lama, namun ketidakpastian yang terus berlanjut berdampak pada kondisi sosial-politik dan psikologis masyarakat. Ia juga menyoroti nasib tenaga kontrak yang hingga kini belum menerima honor karena status mereka masih belum jelas. Benhur berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, agar mereka tidak terus terjebak dalam ketidakpastian.
