PatroliNews.id, Maluku – Kualitas pendidikan di Maluku masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia yang lebih maju, dengan berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik, serta kesejahteraan guru yang belum optimal. Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menegaskan bahwa peningkatan pendidikan tidak bisa hanya difokuskan pada daerah 3T, tetapi harus mencakup seluruh wilayah secara menyeluruh. Ia juga menyoroti keterbatasan APBD Maluku, yang sebagian besar digunakan untuk belanja birokrasi dan pembayaran utang, sehingga anggaran untuk pendidikan semakin terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, ia mendorong Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath agar melobi pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran. Wattimury menekankan bahwa Maluku memerlukan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif guna mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional.















