Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan desakan kepada Gubernur Hendrik Lewerissa untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh utang yang tertinggal dari pemerintahan sebelumnya, termasuk utang BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan. Desakan tersebut disampaikan oleh Swantje John Laipeny, Ketua Fraksi Gerindra, di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, pada Rabu (23/4/2025).
Laipeny mendukung langkah Gubernur yang telah memerintahkan Inspektorat untuk mengaudit proyek-proyek seperti Gedung E RSUD Haulussy, namun ia meminta agar audit ini juga mencakup semua utang yang belum terungkap di masa lalu.
Laipeny menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran hukum, hasil audit harus segera diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Hendri Lusikooy, praktisi hukum, juga menyarankan agar Inspektorat bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan audit yang transparan dan akuntabel.
