PatroliNews.id, Maluku– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Maluku guna meninjau secara langsung kesiapan infrastruktur energi dalam menghadapi arus balik Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Dalam agendanya, Menteri Bahlil menyambangi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) serta PT Pertamina Fuel Terminal Wayame Ambon. Ia juga mengecek langsung sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Kota Ambon.
Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Kantor Pertamina Fuel Terminal Wayame, Ambon, pada Sabtu (5/4/2025), Bahlil menyampaikan bahwa, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Tim Satgas Nasional Hari Raya Idulfitri yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas.
“Kepada teman-teman media, saya hari ini melakukan kunjungan kerja ke Maluku bersama Tim Satgas Hari Raya Idulfitri yang dipimpin oleh Ibu Kepala BPH Migas Erika Retnowati. Turut hadir pula Sekda Provinsi Maluku Sadali IE, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir. Kami melakukan pengecekan terhadap kesiapan Satgas, khususnya Pertamina dan PLN, dalam mempersiapkan arus mudik dan arus balik Lebaran,” ujar Bahlil.
Arus Balik Lancar, BBM dan Listrik Aman
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa secara nasional, persiapan menyambut Lebaran, baik dari sisi pasokan BBM maupun listrik, berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.
“Alhamdulillah, dari H-10 hingga menjelang hari H, tidak ada kendala yang berarti. Hanya ada satu kasus di Bengkulu akibat keterlambatan distribusi BBM via laut karena kedangkalan pelabuhan, tapi itu telah kami atasi dengan pengiriman dari Padang melalui jalur darat. Secara nasional, persiapan Idulfitri berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa, penggunaan kendaraan listrik saat libur Lebaran berjalan sesuai rencana. Kualitas BBM, baik RON 90 maupun RON 92, yang didistribusikan di Maluku juga sudah tertib dan sesuai standar.
Sementara itu, dari sisi kelistrikan, Bahlil memastikan bahwa, selama Lebaran tidak ada pemadaman. Bahkan, listrik di Banda Neira kini telah menyala 24 jam penuh, yang sebelumnya hanya 6 jam. Sebanyak 30 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini juga telah mendapatkan akses listrik.
“Program elektrifikasi desa akan terus kami dorong secara berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum memiliki akses terhadap listrik. Program ini merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus pelaksanaannya mencakup wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sesuai dengan arahan Presiden, kami ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan guna memetakan dan memastikan desa-desa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program elektrifikasi ini,” tegasnya.
Kebijakan BBM Satu Harga Masih Berlaku
Menanggapi pertanyaan media tentang kebijakan BBM satu harga yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Maret 2025, Bahlil menegaskan bahwa, BBM RON 90 masih tetap menjadi produk bersubsidi yang dikelola oleh pemerintah. Sementara BBM non-subsidi seperti RON 92 dan RON 98 disesuaikan dengan harga pasar.
“Tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi. Solar subsidi juga tetap di angka Rp6.800 per liter. Formulasi BBM satu harga masih berlaku dan tidak mengalami kenaikan harga, kecuali untuk BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar,” jelasnya.
Peremajaan Mesin dan Energi Terbarukan Jadi Fokus Pemerintah
Soal peremajaan fisik mesin pembangkit listrik, Bahlil menyebut bahwa, hal itu merupakan bagian dari tugas PLN sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah. Di Maluku Tengah, terdapat potensi panas bumi sebesar 40 megawatt yang akan didorong masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“Kita harus mulai beralih dari solar dan batu bara menuju energi baru terbarukan. Ini bagian dari strategi nasional dan bentuk komitmen pemerintah terhadap konsensus energi global,” ujarnya.
Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku
Terkait kelangkaan minyak tanah di Maluku, Bahlil menyampaikan bahwa, pemerintah telah menambah kuota sebesar 3.000 kiloliter pada triwulan kedua 2025, sesuai janjinya sebelumnya.
“Jangan bilang tidak ada. Waktu itu saya sudah berjanji untuk menaikkan kuota, dan janji itu sudah kami realisasikan. Jadi, kalau ingin bertanya soal minyak tanah, tanyakan ke BPH Migas, bukan ke BPS, karena yang berwenang mengatur naik-turunnya kuota adalah BPH Migas,” tegasnya.
Pembangunan SPBU Nelayan di Maluku
Sebagai bentuk dukungan kepada nelayan, pemerintah berencana membangun enam SPBU Nelayan baru di Provinsi Maluku. Rinciannya, dua SPBU di Maluku Tengah, dua di Seram Bagian Timur, dan dua di Kota Ambon.
“Ini untuk memudahkan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai nelayan dalam mendapatkan bahan bakar. Di Kota Ambon, menurut Wali Kota, SPBU sudah cukup. Tapi di Maluku Tengah, Bupati sudah minta tambahan SPBU dan permintaan itu sudah disetujui oleh Patra Niaga,” jelas Bahlil.
Ia pun berjanji akan kembali datang untuk mengecek realisasi pembangunan tersebut.
“Itu janji saya. Insya Allah beberapa bulan lagi saya datang kembali ke Maluku, dan kita evaluasi bersama,” ucapnya menutup konferensi pers.
