PatroliNews.id, Maluku – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Maluku kini menjadi sorotan serius DPRD, khususnya terkait dampaknya terhadap pelayanan rumah sakit. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Yani Noach, menilai bahwa langkah penghematan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan jika tidak dijalankan secara bijaksana. Hal ini disampaikannya kepada media saat ditemui di Ambon, Sabtu (24/5/2025).
Menurut Yani, dalam rapat evaluasi bersama Komisi IV DPRD Maluku sehari sebelumnya, terungkap berbagai keluhan dari rumah sakit pemerintah di Kota Ambon. Beberapa rumah sakit mengaku anggaran rutin mereka untuk kebutuhan dasar seperti listrik, BBM, dan operasional ambulans dipangkas secara drastis, bahkan melebihi kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menekankan, efisiensi memang penting untuk penataan keuangan, namun tidak boleh mengorbankan sektor vital seperti kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk meninjau ulang kebijakan tersebut sesuai amanat Inpres No. 1 Tahun 2025. “Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran,” tegas Yani.
