Patrolinews. id, Ambon — Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pasien duduk di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP dr. Johannes Leimena Ambon pada Senin, 19 Mei 2025, menuai perhatian luas masyarakat. Pasien tersebut, Fadli Rahayaan, menjadi sorotan publik setelah disebut-sebut tidak mendapatkan pelayanan medis yang semestinya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan langsung ke RSUP Leimena pada Selasa, 20 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Saudah Tuankotta/Tethool, S.H., yang menyempatkan diri menjenguk langsung Fadli Rahayaan untuk memastikan kondisi dan kebenaran informasi yang beredar.
Kepada media PatroliNews.id, Saudah menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi bukan karena pasien ditolak, melainkan akibat keterlambatan datang dari waktu yang telah dijadwalkan.
“Pasien itu sebenarnya sudah diberikan jadwal, tapi datangnya terlambat hingga dokter yang berjaga sudah selesai tugasnya. Ia diminta untuk kembali keesokan harinya, namun memilih tetap berada di sekitar warung depan rumah sakit,” jelas Saudah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, pada malam harinya, pasien tetap mendapatkan pelayanan setelah dibantu oleh relawan dan tenaga kesehatan yang berinisiatif membawanya kembali ke rumah sakit.
“Yang penting adalah kita tidak boleh serta-merta mempercayai berita-berita yang tidak valid. Kita sudah konfirmasi langsung dengan pihak rumah sakit dan ternyata pelayanan sudah dilakukan dengan baik,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti permasalahan krusial terkait efisiensi anggaran yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di RSUP Leimena. Dalam rapat dengar pendapat dengan direksi rumah sakit, Saudah menyampaikan bahwa, kebutuhan anggaran rumah sakit mencapai lebih dari Rp40 miliar, namun hanya tersedia sekitar Rp20 miliar.
“Akibatnya, rumah sakit berpotensi mengalami kekurangan dana untuk membayar tenaga kerja, pengadaan obat-obatan, hingga operasional dasar seperti listrik dan peralatan lainnya,” ungkapnya prihatin.
Melalui kunjungan ini, DPRD Maluku berharap agar pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan.
“Kesehatan tidak boleh menjadi korban dari efisiensi. Rumah sakit adalah benteng terakhir bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutup Saudah.
Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, drg. Saraswati, MPH, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa, kunjungan Komisi IV DPRD ini menjadi bahan evaluasi penting bagi manajemen rumah sakit.
“Kita menerima masukan dari Komisi IV DPRD sebagai perwakilan rakyat, yang menyampaikan harapan-harapan masyarakat dan pengalaman mereka selama berobat di RS Leimena. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujar drg. Saraswati.
Ia menambahkan bahwa, beberapa aspek layanan sudah berjalan dengan baik, namun tetap akan ditingkatkan terutama dalam hal keramah-tamahan dan kecepatan respon petugas medis. Mengenai video viral yang sempat beredar, Saraswati menegaskan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan klarifikasi secara jelas dan duduk bersama semua pihak terkait untuk menyelesaikannya secara terbuka.
Lebih lanjut, Saraswati mengungkapkan bahwa, tantangan yang dihadapi rumah sakit tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional, yang turut berdampak pada operasional rumah sakit.
“Belanja operasional mengalami efisiensi, sementara belanja pegawai tidak. Ini membuat kami harus menyesuaikan pelayanan, misalnya jumlah lift yang dioperasikan terbatas, penggunaan listrik harus dihemat. Hal-hal ini tentu berdampak pada kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada pasien, bukan kepada tenaga kesehatannya,” jelasnya.
Saraswati berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan, mengingat layanan rumah sakit merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada RSUP Leimena, tetapi juga rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia.
Kunjungan Komisi IV tidak hanya sebatas klarifikasi satu kasus. Mereka juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah ruangan dan menyapa pasien lain, untuk memastikan standar layanan terpenuhi secara menyeluruh.
Kisah ini bukan hanya tentang klarifikasi sebuah video viral, tetapi menjadi momentum penting bagi penguatan pelayanan kesehatan di Maluku bahwa, transparansi, empati, dan dukungan anggaran yang memadai adalah kunci dari pelayanan kesehatan yang bermartabat.
