PatroliNews.id, Ambon – Misteri hilangnya 30 karung dokumen penting terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku akhirnya menemukan titik terang. Dokumen-dokumen tersebut ditemukan secara tidak terduga di area belakang kantor yang dipenuhi sampah, serta di sebuah gudang yang tidak terkunci di samping kantor dinas.
Penemuan ini berawal saat delapan orang petugas keamanan (security) diperintahkan oleh Kepala Dinas,.untuk melakukan pembersihan lingkungan kantor menjelang kunjungan Gubernur Maluku dalam waktu dekat. Pada Jumat, 27 Juni 2025, sekitar pukul 15.00 WIT, saat proses pembersihan berlangsung, salah seorang petugas keamanan, Peterson Leipol Pattiasina, menemukan lima karung yang mencurigakan di tumpukan sampah.
“Kami sedang bersihkan sampah di belakang kantor atas perintah Pak Kadis. Saat itu kami temukan lima karung. Di badan karung tertulis ‘Tual 2020’ dan ‘SPT 2020’. Karena curiga, saya segera menghubungi seorang anggota intel Polres yang saya kenal. Tidak lama kemudian mereka datang untuk memeriksa,” ungkap Pattiasina saat ditemui awak media PatroliNews.id di lokasi.
Ia menambahkan, kondisi karung saat ditemukan masih relatif bersih dan kering, seolah baru disimpan selama beberapa minggu.
“Karungnya memang agak kotor, tapi terlihat masih baru dan tidak terlalu tertimbun dalam sampah,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, penemuan lanjutan terjadi saat Charles Tibagu, petugas keamanan lainnya, bersama tim kebersihan dan pihak kepolisian memeriksa sebuah gudang tua di bagian samping kantor yang selama ini tidak pernah diperiksa. Gudang tersebut dulunya digunakan oleh tukang bangunan saat proses renovasi kantor. Di dalamnya, mereka menemukan tiga karung tambahan dengan label “BOS BPOD 2022”.
“Gudang itu hanya diikat dengan tali rafia, tidak dikunci sama sekali. Kami baru periksa gudang itu kemarin dan langsung temukan tiga karung lainnya. Lokasinya bukan di tempat sampah, tapi di dalam gudang,” ujar Tibagu.
Seluruh dokumen yang berhasil ditemukan dari dua lokasi berbeda itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Drs. James Leiwakabessy, MM., menyampaikan rasa keprihatinan dan kekecewaannya yang mendalam atas temuan ini. Ia mengaku, sangat terkejut mendengar laporan dari petugas keamanan mengenai dokumen-dokumen resmi negara yang justru ditemukan di lokasi tidak semestinya.
“Sebagai pimpinan institusi, saya merasa prihatin dan kecewa dengan kondisi ini. Dokumen-dokumen ini merupakan bagian dari tanggung jawab keuangan publik yang semestinya dijaga dengan baik. Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pegawai agar lebih disiplin dalam menjaga arsip dan dokumen penting dinas,” tegas Leiwakabessy.
Ia menambahkan bahwa, sesaat setelah menerima laporan dari para security, dirinya langsung memberikan arahan tegas kepada delapan petugas keamanan untuk mengamankan lokasi penemuan, memastikan tidak ada pihak yang mendekat atau berusaha memindahkan dokumen, serta terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi kelancaran proses penyelidikan.
“Saya minta agar semua petugas keamanan tetap berada di lokasi dan tidak meninggalkan titik temuan hingga pihak berwajib mengambil alih. Saya juga menekankan agar setiap dari mereka memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, karena ini menyangkut kredibilitas institusi kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leiwakabessy menyatakan bahwa, pihak dinas akan segera melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dokumen, termasuk mengevaluasi prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa, apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum tertentu, maka tindakan tegas akan diambil sesuai aturan hukum dan disiplin kepegawaian.
“Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Kami akan lakukan pembenahan besar-besaran di internal dinas, mulai dari pengawasan dokumen, keamanan arsip, hingga mekanisme kerja staf yang bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali,” tutupnya.
Kini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, untuk mengungkap motif serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas insiden hilangnya dokumen BOS dan DAK tersebut. Pemerintah daerah pun didorong untuk meningkatkan sistem keamanan pengelolaan dokumen, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Maluku.
