PatroliNews.id, Maluku- Komisi III DPRD Provinsi Maluku menegaskan sikap tegas terhadap mitra kerja di bidang teknis, yang dinilai gagal menjaga mutu pelaksanaan proyek infrastruktur, baik yang dibiayai melalui dana APBD maupun APBN. Hal ini mencuat dalam forum dengar pendapat terbatas yang berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025 di ruang rapat Komisi III DPRD, Karang Panjang, Ambon.
Ketua Komisi III, Jemy Pattiselanno, menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya temuan di lapangan terkait proyek jalan dan jembatan yang kualitasnya jauh dari harapan masyarakat. Proyek-proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan dasar warga justru dinilai asal dikerjakan tanpa memperhatikan standar teknis.
Pattiselanno juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, dari sebelumnya Rp 253 miliar menjadi hanya Rp 191 miliar. Ia menjelaskan bahwa dengan kondisi seperti ini, pengelolaan anggaran harus semakin efisien tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan fisik.
Komisi III mengaku hingga saat ini belum menerima Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar pengawasan. Dokumen tersebut akan segera ditindaklanjuti agar pengawasan berjalan lebih tepat sasaran.
Terkait kondisi jalan rusak yang masih dalam masa pemeliharaan, Balai Jalan Nasional disebut sedang melakukan sejumlah perbaikan. Komisi III berencana untuk kembali turun langsung ke lokasi guna memastikan proses perbaikan benar-benar dikerjakan sesuai standar.
Dalam forum yang sama, warga dari Tial Tengah turut menyampaikan keluhan mengenai banjir musiman akibat sungai yang kerap meluap. Menyikapi hal tersebut, Balai Sungai Wilayah Maluku segera merespons dengan meninjau lokasi dan menyatakan bahwa pengerukan serta perbaikan talud merupakan langkah mendesak untuk mencegah banjir berulang.
Terkait keterbukaan informasi publik, Pattiselanno menegaskan bahwa, rapat-rapat di Komisi III selalu terbuka bagi siapa saja. Ia menyayangkan, adanya kesan bahwa, rapat dilakukan secara tertutup.
Dengan pendekatan yang mengedepankan tanggung jawab publik, Komisi III memastikan bahwa, seluruh proyek pembangunan di wilayah Maluku akan terus diawasi secara ketat. Bagi Komisi III, menjaga kualitas hasil pekerjaan merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar demi kepentingan masyarakat luas.
