Upaya Penguatan Kapasitas dan Bela Negara
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPD dan Saniri Negeri serta Bela Negara yang digelar di Aula Korem 151/Binaya, Kota Ambon.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., pada Rabu (30/7/25) dan dihadiri oleh para perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Saniri Negeri dari berbagai kabupaten seperti Buru, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.
Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fungsi lembaga pengawasan desa sebagai pilar penting dalam menjaga transparansi pemerintahan desa.
Menjawab Tantangan Lemahnya Pemahaman Regulasi
Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Ely, menjelaskan bahwa, kegiatan bimtek ini dilaksanakan sebagai jawaban atas masih lemahnya pemahaman sebagian besar anggota BPD terhadap berbagai regulasi penting, termasuk Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah, hingga petunjuk teknis. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab melemahnya fungsi kontrol BPD, yang berdampak pada munculnya potensi penyalahgunaan dana desa.
Tujuan utama bimtek adalah, memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi, sehingga BPD tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga mampu menerapkannya secara aktif dalam setiap proses pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pembangunan desa.
Harapan: Terwujudnya Desa yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif
Melalui kegiatan bimtek ini, PABPDSI Provinsi Maluku menaruh harapan besar agar BPD dapat lebih berperan sebagai pengawas yang kritis dan proaktif.
Diharapkan BPD mampu mengawasi penggunaan dana desa sejak tahap perencanaan, memastikan proses pembangunan sesuai aturan, dan menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.
Dengan demikian, fungsi pengawasan bukan hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Harapan lainnya adalah terwujudnya desa-desa mandiri yang mampu mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik korupsi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat.
Penguatan Sinergi dan Langkah Strategis Berkelanjutan
Sebagai solusi untuk memperkuat peran BPD, Bakri Ely menekankan, pentingnya sinergi antara BPD, camat, pendamping desa (P3MD), hingga inspektorat. Koordinasi yang baik dinilai sangat penting, terutama dalam proses pencairan dana desa yang memerlukan rekomendasi dari camat.
Dengan adanya komunikasi dan kerja sama lintas lembaga, potensi terjadinya penyelewengan dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, PABPDSI Provinsi Maluku berencana melakukan rapat koordinasi dengan pengurus provinsi untuk membahas hasil bimtek dan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota, Wakil Walikota Ambon, serta Danrem 151 / Binaya.
Langkah ini diharapkan, dapat mendorong penyusunan program strategis lanjutan yang fokus pada pembinaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, serta penguatan fungsi pengawasan BPD secara menyeluruh.
Penutup: Komitmen Kolektif untuk Masa Depan Desa yang Lebih Baik
Dengan terlaksananya bimtek ini, PABPDSI Provinsi Maluku melalui kepemimpinan Bakri Ely menunjukkan keseriusan dalam membangun kualitas dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, sebagai lembaga pengawas yang kredibel dan profesional. Seluruh upaya ini menjadi bagian dari langkah nyata untuk mewujudkan desa-desa di Maluku yang lebih transparan, partisipatif, dan bersih dari praktik korupsi.
Sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang adil, efektif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
PatroliNews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran.
