PatroliNews.id, Ambon – Setelah bencana tanah longsor yang terjadi pada 21 Juni 2025 melumpuhkan akses jalan di wilayah selatan Kota Ambon, seperti Negeri Naku, Hatalai, Kilang, Hukurila, dan Ema, kehidupan sosial dan aktivitas transportasi masyarakat terdampak signifikan. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi III bersama para sopir angkot, menggelar rapat koordinasi pada Kamis (10/7/2025) di ruang Komisi III. Fokus pembahasan diarahkan pada kelambanan penanganan infrastruktur pascabencana serta dampaknya terhadap beban operasional sopir dan keresahan warga akibat tarif angkutan dan akses yang terbatas.
Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, menyampaikan bahwa langkah awal pemerintah berupa pembangunan jalan darurat sebenarnya sudah berjalan, namun tidak cukup efektif menanggulangi dampak jangka menengah. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dari OPD teknis, khususnya Dinas PU, dalam memastikan jalur darurat tidak hanya sekadar dibuka tetapi juga aman, tidak rawan longsor ulang akibat tumpukan sedimen yang belum diangkut. DPRD memastikan akan terus mendesak eksekutif agar lebih responsif terhadap persoalan konkret di lapangan.
Tamaela juga menyoroti polemik tarif dan operasional angkutan pascabencana. Menurutnya, dinas terkait perlu menetapkan kebijakan tarif darurat yang adil, agar sopir tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memberatkan masyarakat. Ketegangan di lapangan antara sopir dan warga harus segera diredakan melalui pendekatan regulasi dan komunikasi yang jelas. Ia menegaskan bahwa Pemkot dan DPRD perlu hadir secara nyata agar beban psikologis dan ekonomi masyarakat tidak semakin memburuk.
Dalam semangat kolaboratif, Tamaela berharap penyelesaian masalah ini tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf jika fungsi pengawasan DPRD dirasa kurang maksimal, namun memastikan bahwa lembaga ini tetap menjadi rumah rakyat tempat masyarakat menyampaikan keluhannya. Dengan komitmen yang kuat, ia optimis bahwa sinergi lintas sektor akan melahirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk wilayah terdampak.
