PatroliNews.id, Ambon – Sabtu, 19 Juli 2025, Kunjungan kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dr. M. Saparis Soedarjanto, S.Si., MT., didampingi Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi III, Allan Lohy, S.E., PLT Kepala UPTD KPH Ambon, Fence Purimahua, S.H., S.Hut., M.Si., dan Kepala BPHL Wilayah XIV Ambon, Plaghelmo Seran, S.Hut., M.Si., beserta jajarannya ke Desa Tawiri, menjadi bukti pentingnya sinergi antara pelestarian hutan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman nilam.
Pemanfaatan Kawasan Kritis Tanpa Merusak: Peran Kunci KPH Ambon
PLT Kepala UPTD KPH Ambon, Fence Purimahua, menjelaskan bahwa, kawasan hutan di Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease seluruhnya berstatus hutan lindung, sehingga tekanan terhadap kawasan cukup tinggi, terutama di Nusaniwe, Gunung Nona, Sirimau, dan Salahutu. Melalui skema perhutanan sosial, masyarakat kini dapat memanfaatkan kawasan secara legal tanpa merusak kelestarian bentang alam.
“Budidaya nilam menjadi solusi nyata karena masa panen cepat, nilai ekonominya tinggi, dan cocok ditanam di kawasan kritis,” jelasnya.
Fence berharap, kunjungan ini dapat membuka dukungan lebih besar, mengingat KPH Ambon mengelola kawasan seluas 46.000 hektar dengan anggaran yang terbatas. Ia juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran media untuk mengabarkan upaya ini demi tercapainya “hutan lestari, masyarakat sehat.”
Pandangan Ditjen: Dari Demplot Menuju Replikasi Nasional
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dr. Saparis Soedarjanto, menyampaikan bahwa, budidaya nilam di Desa Tawiri menjadi demplot percontohan yang dapat direplikasi ke daerah lain.
“Pengembangan nilam ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, pentingnya belajar dari pengalaman daerah lain agar tidak terjadi penebangan pohon demi komoditas. Dengan potensi pasar minyak nilam hingga dua juta rupiah per kilogram, dukungan peralatan penyulingan yang lebih baik sangat diperlukan.
“Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani juga penting, agar manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian hutan,” tegasnya.
Komitmen DPRD: Kawal Program dan Kebijakan
Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi III, Allan Lohy, S.E., menegaskan komitmen, untuk mengawal program budidaya nilam, termasuk sinkronisasi dengan tata ruang agar pengembangan nilam bisa meluas ke kabupaten dan kota lain di Maluku.
“Kami ingin agar program ini bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan,” ungkapnya.
Allan juga mencontohkan, kesuksesan pengembangan cengkeh dan pala di Maluku sebagai bukti bahwa, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan kelompok tani dapat berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Peran BPHL: Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas
Kepala BPHL Wilayah XIV Ambon, Plaghelmo Seran, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa, lembaganya berperan dalam membantu penyusunan rencana pemanfaatan hutan, memperkuat sumber daya manusia, serta memfasilitasi akses pendanaan dan pemasaran.
“Kami mendukung dengan menyiapkan rencana kerja yang terukur dan mendorong pengembangan komoditas ramah lingkungan bernilai ekonomis,” paparnya.
Ia berharap, kolaborasi lintas sektor dapat membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat kelembagaan kelompok tani, dan mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
Suara Pelaku Langsung: Harapan Kelompok Tani
Ketua Kelompok Tani Hutan Citra Aroma Tawiri, Dias Oktovianus, menyampaikan tantangan utama di lapangan, yakni keterbatasan kapasitas alat penyulingan.
“Saat ini, alat kami hanya mampu memproduksi sedikit minyak nilam. Kami berharap ada bantuan peralatan yang lebih besar agar produksi bisa mencapai 7 kilogram minyak dari 300 kilogram bahan baku,” jelasnya.
Dias juga menegaskan bahwa, kelompoknya berfokus membangun usaha bersama yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menuju Ekonomi Hijau Berkelanjutan
Kunjungan ini menunjukkan bahwa, budidaya nilam bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi pemerintah pusat, KPH Ambon, BPHL, DPRD, dan kelompok tani diharapkan mampu menjadikan Desa Tawiri sebagai pusat pengembangan nilam di Maluku.
Dengan semangat “hutan lestari, masyarakat sehat,”
langkah konkret ini menjadi model nyata menuju ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi generasi mendatang.
PatroliNews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran.
