PatroliNews.id, Ambon — Pemerintah Negeri Hative Besar menggelar pertemuan terbuka bersama masyarakat pada Senin (7/7/2025) di Kantor Negeri Hative Besar pukul 14.00 WIT. Pertemuan selama satu jam ini melibatkan unsur Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, perwakilan TNI/Polri, serta Aliansi Masyarakat Adat Hative Besar, sebagai respons atas berbagai persoalan publik yang tengah diperiksa oleh Inspektorat.
Menjawab Aduan Masyarakat, Pemerintah Negeri Tunggu Hasil Inspektorat
Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hative Besar, J. Nuansa Sangadji, dalam keterangannya menyatakan bahwa, pertemuan tersebut bertujuan menanggapi secara langsung berbagai unek-unek masyarakat. Ia menegaskan bahwa, beberapa aduan telah menemukan titik terang dan akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah, pertemuan tadi menemukan titik terang terkait aduan itu. Nanti akan kita tindaklanjuti, kita lihat kembali apa-apa yang menjadi aduan dari masyarakat,” ujarnya.
Sangadji juga menjelaskan bahwa, proses pemeriksaan oleh Inspektorat masih berlangsung dan menjadi dasar untuk langkah-langkah berikutnya.
“Kita akan tindaklanjuti apa saja yang menjadi temuan di Inspektorat, terkait hal-hal yang diadukan,” lanjutnya.
Harapan dan Komitmen Pemerintah Negeri
Lebih jauh, Penjabat Negeri menyampaikan harapannya, agar forum tersebut membawa manfaat langsung bagi warga Hative Besar. Ia menekankan, pentingnya pembenahan sistem pemerintahan ke depan demi menghindari polemik serupa.
“Beta sebagai pemerintah negeri, katong akan membenahi sistem kembali, sistem di Pemerintahan Hative Besar, seperti apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa, hasil pertemuan akan dilaporkan untuk dijadikan dasar penguatan sistem dan pelayanan publik yang lebih baik.
Tunggu Hasil Akhir Inspektorat
Ketua Saniri Negeri Hative Besar, Richard Fredy Syatauw menegaskan bahwa, seluruh pihak kini menunggu hasil final dari Inspektorat. Ia menyebut bahwa, hasil tersebut akan menjadi pijakan penting dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.
“Kita tetap tunggu hasil dari Inspektorat, setelah itu baru disampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.
Kritik Harus Berdasar Fakta
Wakil Ketua Badan Saniri Negeri Hative Besar, Heppy Leunard Lelapary menyampaikan apresiasi, atas keberanian masyarakat menyuarakan kritik lewat Aliansi Masyarakat Adat. Menurutnya, dinamika semacam ini merupakan bentuk kontrol sosial yang perlu dihargai. Namun, ia menekankan bahwa, setiap kritik harus tetap berlandaskan data dan fakta.
“Narasi-narasi menuduh orang itu kan harus diawali dengan dugaan dulu, jangan teriak korupsi, teriak yang paling kasar itu, makang-makang pancuri, padahal kita bisa pertanggungjawabkan segala sesuatu,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, kasus Galian C yang ramai diperbincangkan, telah diperiksa oleh Inspektorat dan Kejaksaan sejak 2021 hingga 2023, namun dihentikan karena tidak ditemukan pelanggaran.
Suara Warga: Soroti Pengelolaan PAD, Minta Transparansi Pemerintah
Helmy Laisatamu, salah satu warga yang hadir, mengungkapkan keprihatinan terhadap tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya kurang transparan. Ia mengutip pengakuan Ketua dan Wakil Saniri bahwa, pengelolaan PAD sepenuhnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Negeri.
“Pengelolaan PAD itu bukan oleh Saniri, tapi oleh Pemerintah Negeri,” ujarnya.
Ia mendesak, agar pihak yang mengelola anggaran tersebut menjelaskan penggunaan PAD secara terbuka kepada publik, karena menyangkut hak-hak masyarakat. Helmy pun menyatakan kesiapannya, untuk menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung informasi tersebut.
Wilson Harap Semua Baik-Baik
Pengelola tambang Galian C milik Negeri Hative Besar, Wilson, menyampaikan tanggapannya secara singkat. Ia berharap, seluruh proses dapat berjalan lancar agar pelayanan terhadap masyarakat kembali optimal.
“Baik-baik saja toh, supaya kita menunggu proses dari Inspektorat, harapannya agar semua bisa melayani masyarakat dengan baik lagi,” katanya.
Pembenahan Sistem
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk merajut kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pelibatan semua unsur menjadi dasar lahirnya solusi menyeluruh. Pemerintah Negeri berkomitmen membenahi sistem, membuka ruang komunikasi, dan menjaga transparansi sebagai pilar utama tata kelola yang bersih.
PatroliNews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
