Penjelasan Awal dan Peran Strategis PSDKP
PatroliNews.id, Ambon – Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea, S.Si., M.Pi., saat ditemui di ruang kerjanya di Wailela Ambon, pada Senin (21/7/25) menyampaikan kepada media bahwa, tugas PSDKP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perpanjangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. PSDKP memiliki wilayah kerja mencakup Maluku dan Maluku Utara, dengan fungsi utama mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tugas kami adalah memastikan setiap aktivitas usaha perikanan maupun kelautan berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan melakukan penertiban di lapangan,” jelas Johanis.
Ia menegaskan, pengawasan ini tidak hanya berhenti pada laut sebagai ruang tangkap, tetapi juga mencakup kegiatan di atasnya: mulai dari kapal, pangkalan, hingga perizinan pelaku usaha. Semua ini demi menjaga kelestarian sumber daya dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Tujuan: Mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Perikanan Nasional
Johanis menjelaskan, salah satu tujuan besar yang ingin dicapai adalah menjadikan Maluku sebagai pusat perikanan nasional, bahkan bertaraf internasional. Perikanan adalah salah satu tulang punggung utama perekonomian Maluku, sehingga pengelolaan yang baik menjadi kunci bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin Maluku ini maju, apalagi pemerintah provinsi punya kewenangan pengelolaan perikanan hingga 12 mil laut, dan selebihnya merupakan kewenangan pusat. Harapannya, kapal-kapal pelaku usaha, baik lokal maupun luar daerah, dapat berpangkalan di Maluku,” ujarnya.
Johanis juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah provinsi dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, S.H., LL.M, yang terus mendorong masuknya investasi perikanan. Langkah ini diharapkan, dapat memperkuat struktur ekonomi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Harapan: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Pelaku Lokal
Lebih lanjut, Johanis menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha lokal, investor dari luar, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai Gubernur Maluku, saat ini memiliki komitmen luar biasa untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.
“Kami sangat mendukung upaya gubernur untuk menggandeng investor luar, sekaligus mendorong pelaku usaha lokal agar semakin berkembang. Dengan demikian, kapal-kapal yang beroperasi di WPP 714 dan 715 bisa berpangkalan di sini, sehingga perputaran ekonomi tetap terjadi di Maluku,” jelasnya.
Selain itu, kehadiran pangkalan di Maluku memungkinkan hasil tangkapan langsung dikirim ke pasar besar, seperti Surabaya, sesuai ketentuan izin usaha. Langkah ini sangat positif untuk memperkuat posisi Maluku sebagai pusat perikanan nasional.
Solusi: Pengawasan Tegas dan Penguatan Armada Lokal
Sebagai bentuk penegakan aturan, PSDKP Ambon rutin melakukan operasi pengawasan. Johanis mengungkapkan, lebih dari lima kasus pelanggaran telah ditindak, termasuk kapal-kapal dari Bitung yang menangkap ikan di wilayah Sanana tanpa izin, serta perusahaan mutiara di Seram yang tidak memiliki SLO dan VMS.
“Kami bertugas memastikan kapal yang menangkap ikan harus sesuai dokumen dan wilayah yang ditetapkan. Jika melanggar, kami tindak lanjut dengan sanksi administratif,” tegasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan, Johanis juga menyoroti pentingnya memperkuat armada lokal. Saat ini, armada lokal masih terbatas dan kesulitan memenuhi permintaan pasar besar maupun industri pengolahan. Dengan armada yang lebih besar dan modern, hasil tangkapan bisa meningkat signifikan.
Strategi Lanjutan: Diversifikasi melalui Perikanan Budidaya
Selain penangkapan, Johanis menyampaikan bahwa PSDKP juga mendukung pengembangan perikanan budidaya. Teluk Ambon, dengan kondisi perairan yang tenang dan indah, memiliki potensi besar untuk budidaya lobster dan komoditas perikanan bernilai tinggi lainnya.
“Budidaya adalah peluang menjanjikan di Maluku. Selain mendukung ketahanan pangan, juga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Penutup: Kolaborasi sebagai Kunci Kemajuan
Mengakhiri pernyataannya, Johanis menegaskan bahwa kemajuan sektor kelautan dan perikanan Maluku hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha lokal, investor, akademisi, dan masyarakat.
“Maluku punya potensi besar, tapi perlu kerja keras bersama. Kami dari pusat siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan perikanan di Maluku tumbuh, tertib, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dengan langkah pengawasan yang tegas, pembangunan armada lokal, serta pengembangan budidaya, diharapkan Maluku semakin mantap sebagai pusat perikanan nasional yang berdaya saing tinggi.
PatroliNews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran.
