Patrolinews.id, Maluku – Saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Maluku pada Sabtu, 2 Agustus 2025, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina, menyampaikan penjelasan penting mengenai arah perjuangan pemekaran daerah di Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Bisri menegaskan bahwa, perjuangan ini bukan sekadar wacana atau kepentingan politik sesaat, tetapi berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Tujuan dan Tekad Tanpa Muatan Politik
Bisri mengungkapkan bahwa, dirinya telah bertemu dengan perwakilan 13 daerah otonomi baru yang rencananya akan diusulkan ke Jakarta. Walaupun moratorium pemekaran masih diberlakukan,
Bisri mengingatkan, pentingnya menjaga kemurnian perjuangan ini agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa, proses perjuangan yang dilakukan itu tidak boleh bernuansa politis, bahwa kita harus meninggalkan seluruh syahwat politik kita, seluruh kepentingan-kepentingan politik kita, dan harus kita fokuskan bahwa ini adalah merupakan kepentingan masyarakat,” tegas Bisri, menandaskan bahwa, semangat perjuangan ini harus tetap bersih dan terfokus.
Harapan untuk Pemerataan dan Pelayanan yang Lebih Baik
Bisri juga menjelaskan bahwa, jarak rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh telah berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran pembangunan yang terbatas. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab lambatnya pembangunan dan ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah.
Sebagai contoh nyata, masyarakat di Pulau Banda yang hanya untuk mengurus KTP masih harus menyeberang ke Masohi.
“Menurut saya negara harus memalingkan wajahnya untuk melihat kita, karena saya sampaikan kemarin bahwa perjuangan ini adalah perjuangan tentang kesejahteraan,” ujar Bisri penuh keyakinan, meyakini pemekaran sebagai jawaban untuk menjawab tantangan pembangunan yang masih ada.
Langkah Strategis: Konsolidasi dan Pemetaan Potensi
Sebagai upaya konkret, Bisri meminta seluruh tim pengusul daerah otonomi baru untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan undang-undang. Langkah ini, katanya, penting agar proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif dan meyakinkan.
Selain itu, ia juga mengingatkan, pentingnya argumentasi berbasis potensi nyata daerah, bukan kepentingan politik.
“Kita harus belajar dari Papua yang dimekarkan sesuai arah strategis kebijakan pembangunan nasional, dan harus kita pahami bahwa hari ini Asta Cita Presiden Prabowo juga mengarah ke sana,” jelas Bisri sambil mencontohkan potensi besar seperti pertambangan di Seram Bagian Barat serta pentingnya ketahanan energi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
Seruan untuk Pemerintah Pusat
Di penghujung penjelasannya, Bisri menyampaikan harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka peluang pemekaran di Maluku demi mempercepat pembangunan.
“Saya yakin sungguh bahwa presiden kita Pak Prabowo hari ini memang sangat perhatian kepada nasionalisme, demi nasionalisme dan Indonesia yang kita cintai, Presiden Republik Indonesia harus membuka minimal 2 daerah otonomi baru di tahun ini untuk kemudian ada ruang untuk percepatan pembangunan bagi masyarakat Maluku tercinta,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, perjuangan yang disampaikan Bisri ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang lebih dekat dan cepat, serta terciptanya kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Maluku.
Patrolinews.id – Untuk Rakyat, Fakta dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran.
