PatroliNews.id, Maluku, Senin 22 September 2025 — Kiprah Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Jusak Bernard Sahumena, kembali menarik perhatian publik karena keberhasilan dan rekam jejak kinerjanya, yang konsisten dalam mendorong pembangunan sektor kehutanan di daerah. Sosoknya dinilai layak memimpin sekretariat, karena hadir dengan visi yang jelas dan program kerja terukur, untuk menjadikan Dinas Kehutanan sebagai motor penggerak ekonomi berbasis sumber daya hutan.
Jusak menegaskan bahwa, arah ke depan harus mampu memperkuat posisi Dinas Kehutanan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghadirkan solusi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Baik terkait dengan kondisi Dinas Kehutanan sekarang, rasanya memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kinerja ke depan. Kami berencana juga ke depan ini progres dari sekretariat sendiri dalam mendukung peningkatan pos PAD, salah satunya kita akan meningkatkan kinerja di Kesatuan Pemangku Adat (KPH) tingkat tapak. Karena memang salah satu ukuran dari kinerja Dinas Kehutanan itu ada di KPH sebagai pemangku kawasan di tingkat tapak,” ungkap Jusak saat ditemui di ruang kerjanya, Jl. Dr. Tulukabessy No.23, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Tujuan utama yang kini digagas Jusak adalah, memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, seluruh KPH wajib memiliki minimal satu hingga dua program unggulan, yang dapat menjadi ciri khas daerah masing-masing, sehingga produk yang dihasilkan mampu menjadi sumber peningkatan PAD.
“Jadi program unggulan di setiap kabupaten-kota, di 11 KPH kabupaten-kota ini harus punya produk-produk unggulan, dan itu bagaimana kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga pos PAD juga dari sektor kehutanan di provinsi itu akan terlihat di situ,” jelasnya.
Harapan yang dibawa Jusak tidak sebatas wacana, melainkan diwujudkan melalui inovasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti jasa lingkungan, damar, dan kenari. Ia menekankan bahwa, produk yang selama ini hanya dijual dalam bentuk mentah seharusnya diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, agar lebih berdampak pada masyarakat.
“Kami ingin ada putaran ekonomi di daerah itu bisa lebih berdampak. Kalau hanya panen seperti itu impact-nya kecil. Misalnya damar, harus ada produk turunannya. Begitu juga kenari yang sudah diekspor, itu harus lebih banyak lagi dikembangkan,” ujarnya.
Selain itu, Jusak juga menegaskan, pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan legalisasi terhadap produk masyarakat perhutanan sosial. Mulai dari izin edar BPOM, pembangunan rumah produksi, hingga standar legal yang memadai, semua ini diperlukan agar produk-produk unggulan seperti minyak kayu putih, minyak lawang, dan minyak visio memiliki daya saing lebih kuat di pasar nasional maupun internasional. Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, produk masyarakat hanya akan berhenti di level lokal tanpa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Sebagai solusi jangka panjang, Jusak mengedepankan digitalisasi sistem kerja dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan rapat virtual, pelaporan digital, hingga pengurangan penggunaan kertas, ia mendorong Dinas Kehutanan agar semakin adaptif, efisien, dan cepat dalam melayani masyarakat.
“Kerja ke depan kita lebih mengedepankan kinerja dengan pelayanan digital karena sudah digitalisasi sehingga tidak ada lagi batasan ruang. Misalnya rapat bisa dilakukan kapan saja secara virtual, pelaporan juga ke sistem digital. Jadi pengurangan kertas tapi sistem kerja lebih cepat,” tegasnya. Inovasi sederhana namun berdampak luas, inilah yang menurutnya harus menjadi ruh pelayanan publik, sejalan dengan visi Gubernur Maluku yang menekankan birokrasi adaptif dan inovatif.
Rekam jejak Jusak selama memimpin KPH Seram Bagian Barat menjadi bukti nyata kepemimpinannya. Pada tahun 2023, KPH yang ia pimpin naik kelas menjadi KPH efektif. Setahun kemudian, pada 2024, ia berhasil membawa KPH Seram Bagian Barat meraih penghargaan sebagai KPH berkinerja terbaik se-Provinsi Maluku. Tidak hanya itu, kelompok binaan KPH juga mendapatkan penghargaan Wana Wiata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan reward sebesar Rp25 juta, karena berhasil menjadi kelompok produktif yang mengembangkan ekonomi kreatif. Selanjutnya, di tahun 2025, salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Laturake, berhasil naik kelas ke tingkat Papino, predikat tertinggi untuk kategori ekspor hasil hutan.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan Jusak Bernard Sahumena tidak hanya kuat di atas kertas, melainkan menghadirkan prestasi yang diakui di tingkat provinsi hingga nasional. Ia berhasil menghubungkan aspek pengelolaan hutan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, serta membangun kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta.
Dengan berbagai terobosan, capaian, dan arah kerja yang jelas, Jusak Bernard Sahumena dinilai layak menempati posisi strategis, sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Kehadirannya membawa energi baru yang tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa, sektor kehutanan benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang sederhana namun berdampak luas menjadi tanda kepemimpinannya, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat semakin berdaya, responsif, dan berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah ke depan.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
