Patrolinews.id, AMBON – Menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mengambil langkah proaktif. Inovasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi harga mati untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja.
Kepala DPM-PTSP Maluku, Robby Tomasoa, SE., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (24/12), menegaskan bahwa ketergantungan terhadap anggaran pusat harus dikurangi dengan cara merangsang kinerja dinas-dinas teknis untuk menggali potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
Fokus Industrialisasi Perikanan
Robby menyoroti potensi kelautan Maluku yang mencapai 92,6 persen dari luas wilayah. Menurutnya, orientasi ekonomi Maluku harus beralih dari sekadar pengiriman bahan mentah menjadi industrialisasi atau hilirisasi.
“Kita punya kekayaan laut yang luar biasa. Orientasi kita sekarang adalah industrialisasi. Hasil perikanan tidak boleh lagi hanya dibawa keluar daerah dalam bentuk mentah, tapi harus diproses di sini melalui hilirisasi hingga siap ekspor. Dengan begitu, nilai tambah dan realisasi investasinya dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku,” ujar Robby.
Beliau menambahkan bahwa, penguatan ini mencakup sektor perikanan tangkap maupun budidaya, seperti udang dan komoditas unggulan lainnya.
Dari sisi perizinan, Robby memastikan bahwa sistem Online Single Submission (OSS) di DPM-PTSP sudah siap melayani para pelaku usaha. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan dinas teknis dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan akurasi data.
“DPM-PTSP bertugas memproses perizinan, namun dinas teknis harus menyiapkan ‘karpet merah’ berupa kesiapan SDM, data teknis yang valid, serta infrastruktur. Informasi mengenai potensi daerah harus tersedia secara digital dan profesional agar investor tertarik untuk datang,” jelasnya.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Robby mendorong penciptaan destinasi yang memiliki nilai jual tinggi melalui promosi media sosial yang masif agar wisatawan dan investor memiliki gambaran yang jelas dan menguntungkan mengenai Maluku.
Terkait sektor pertambangan, seperti emas di Gunung Botak dan potensi lainnya, Robby menekankan dua aspek utama: lingkungan dan masyarakat.
“Faktor lingkungan adalah prioritas. Pemerintah harus hadir untuk memperbaiki ekosistem agar dampak ekonominya berkelanjutan. Selain itu, masalah lahan sering kali menjadi kendala bagi investor. Di sinilah kolaborasi diperlukan. Kita harus duduk bersama masyarakat, memberikan pengertian, dan melakukan pendekatan persuasif agar potensi alam bisa dieksploitasi demi kesejahteraan bersama tanpa meninggalkan konflik,” tuturnya.
Pentingnya RTRW Terintegrasi
Menutup keterangannya, Robby memberikan catatan khusus bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku. Ia mendesak percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan sistem OSS.
“Masalah krusial saat ini adalah tata ruang. Jika RTRW kabupaten/kota tidak sinkron dengan sistem pusat, pengusaha akan sulit mengakses perizinan. Kami berharap di tahun 2026, sinergi antara dinas teknis, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat semakin solid untuk menjemput ekonomi Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.
